AMDAL PT GDS DITANGGUHKAN

 

Penilaian dokumen AMDAL (ANDAL, UPL, dan UKL) PT Gorga Duma Sari (GDS) yang kini telah memasuki babak penilaian harus tertunda. Hal ini  terkait dengan  400 Ha dari ± 800 Ha yang menjadi objek penilaian AMDAL untuk kegiatan perkebunan jeruk dan sapi potong di desa Hariara Pintu tersangkut dugaan kasus pidana lingkungan.

 

Simanindo (14/8), Tim Penilai AMDAL memutuskan agar PT Gorga Duma Sari (GDS) menyusun kembali AMDAL yang diajukannya. Keputusan ini dibacakan oleh Jabiat Sagala selaku ketua sidang dalam “Konsultasi Publik Penilaian AMDAL PT GDS untuk Pertanian Jeruk dan Sapi Potong” di Sopo Toba, Ambarita.  Keputusan ini diambil berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) – SK Menteri Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2014 (18 Pebruari 2014) tentang penerapan sanksi administratif berupa penghentian secara paksa kegiatan PT GDS dan SK Nomor B-5566/Dep.I/LH/05/2014 (20 Mei 2014) perihal Arahan Permasalahan Dokumen Lingkungan Hidup bagi PT GDS yang salah satu isinya adalah penghentian penyusunan AMDAL GDS. Hal ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana lingkungan di areal seluas 400 Ha  dari ± 800 Ha konsesi PT GDS.

 

Pada pertemuanini, Ramlan Simanjuntak Kadis Pertanian Kabupaten yang merupakan salah satu anggota Tim Teknis  mempertanyakan efektifitas dilakukannya pembahasan AMDAL  terkati dengan SK KLH yang menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan seluas 400 Ha yang termasuk dalam luasan objek AMDAL. Dia menegaskan bahwa kasus ini sedang berproses di Kementerian Lingkungan Hidup akibat adanya  dugaan tindak pidana lingkungan.

 

Menanggapi apa yang disampaikan oleh tim teknis ini, PT GDS berpendapat bahwa penilaian AMDAL adalah untuk mengkaji rencana izin perkebunan jeruk dan sapi potong yang belum terjadi. Hal ini sejalan dengan pendapat  CJ Hutauruk selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Samosir, menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan pada hari itu tidak ada kaitannya dengan kasus hukum yang kini sedang dihadapi oleh PT GDS. Karena izin IPK yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir untuk luasan 605 Ha tidak mewajibkan perusahaan untuk pmelakukan engurusan izin lingkungan karena luasannya dibawah 800 Ha. Sesuai dengan keputusan menteri kehutanan

 

Tim teknis Komisi Penilai ANDAL (KPA)  yang terdiri dari Instansi terkait di Samosir dan dosen Universitas Sumatera Utara yang merupakan tenaga ahli menambahkan bahwa Kajian ANDAL adalah dokumen lingkungan yang disusun sebelum ada aktifitas di lapangan. “ Bagaimana menyusun ANDAL di lahan yang dilakukan aktifitas, tegasnya.

 

Rohan Manalu dan Delima Silalahi dari KSPPM mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten Samosir yang masih memberikan kepercayaan kepada Perusahaan yang sudah melakukan wanprestasi. Menurutnya PT GDS telah melakukan wanprestasi dengan mengurus Izin lingkungan setelah melakukan aktifitas di hutan Tele.

 

Kegiatan ini diwarnai walkout oleh perwakilan PT GDS yakni humas, konsultan dan oknum-oknum yang mendukung GDS. Pasca walk out, pihak GDS bersama oknum-oknum pendukungnya melakukan tekanan secara psikologis kepada KPA dan Kepala BLH PP khususnya. Mereka meneriakkan “Jabiat panggarap, sinsaw si Jabiat, potong” dari luar ruangan dan sesekali mendekat akan tetapi mereka tidak berhasil masuk karena polisi berjaga-jaga terus.  Aksi demo dilakukan oleh pihak PT GDS bersama oknum pendukungnya mengakibatkan polisi harus mengamankan Tim Teknis penilai AMDAL dan juga Kepala BLH PP ketika akan meninggalkan lokasi pertemuan.

 

 

-->