Berani Mati Demi Hidup: Kisah Paska Bentrok Warga Pandumaan-Sipituhuta

dengan TPL dan Aparat

Oleh Suryati Simanjuntak

 

 

SUASANA di Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan paska bentrok dengan pihak PT Toba Pulp Lestari, Tbk dan aparat Brimob di Tombak Haminjon (Hutan Kemenyan), tepatnya di Tombak Sitangi, pada 19 September 2012 yang lalu, hingga hari ini masih mencekam. Di setiap persimpangan jalan masuk menuju desa ini, terlihat warga dua desa masih berjaga-jaga. Bekas api unggun yang menemani mereka berjaga hingga dini hari pun masih tersisa.

 

Siang ini, 12 Oktober 2012, di sebuah warung, di Dusun Dongdong (Sipituhuta), kami menjumpai beberapa warga yang juga sedang berjaga-jaga. Mereka menjelaskan bahwa sampai saat ini suasana dua desa ini masih mencekam. “Kami akan tetap berjaga-jaga, karena Kapolres mengatakan akan tetap menangkap 8 (delapan) warga dengan caranya. Kami tidak mau teman kami ditangkap karena mereka berjuang mempertahankan tanah adat kami,” jelas mereka.

 

“Situasi ini membuat kami semakin berani. Kalau selama ini kami takut berhadapan dengan aparat polisi, sekarang kami tidak takut sama sekali. Mati pun kami sudah siap. Sebab sudah bosan kami mengadu ke sana-ke mari, tetapi tidak ada hasilnya. Dari pada kami mati karena sudah tidak memiliki sumber mata pencaharian, lebih baik kami mati berjuang mempertahankan tombak haminjon tersebut. Ini menyangkut hidup kami dan masa depan anak-anak kami. Apapun akan kami lakukan mempertahankan hidup kami,” kata salah seorang warga.

 

Mereka juga menjelaskan bahwa akibat dari persoalan ini, sekarang mereka diperhadapkan dengan sesama mereka. “Kami semua bersaudara di dua desa ini. Tetapi karena TPL, kami sekarang mulai dipecah-belah. Mulai terjadi kesalahpahaman antara kami dengan sebagian warga desa ini, yakni warga Dusun Marade (Dusun I), yang sejak awal tidak ikut memperjuangkan tombak haminjon. Tetapi kami masih berupaya menahan diri, karena mereka juga adalah saudara kami,” jelas salah seorang warga.

 

Selanjutnya mereka menjelaskan penyebab dari kesalahpahaman ini, yakni  ketika warga dua desa  melakukan penjagaan, salah seorang warga Dusun Marade melintas bermaksud menjemput adiknya ke pinggir Tombak. Namun yang bersangkutan dicegat di Desa Pandumaan dengan alasan warga sedang berjaga, dan menawarkan supaya mereka (warga yang sedang jaga) yang menjemput adiknya ke Tombak. Salah seorang dari warga yang sedang jaga pun pergi menjemput adik si warga Dusun Marade tersebut ke pinggir tombak dan mengantarkannya ke Dusun Marade. Namun kejadian ini tidak bisa diterima warga Dusun Marade tersebut dan memberitahukannya ke warga Dusun Marade lainnya. Mereka pun bermaksud membalas hal ini dengan membuat plang di portal jalan keluar-masuk menuju Desa Sipituhuta dan Pandumaan, dan melarang warga dua desa tersebut melewati portal tersebut.

 

“Pendekatan terhadap warga Dusun Marade sudah dilakukan, dan mereka sudah membuka plang jalan tersebut. Kepala Desa Sipituhuta pun sudah menjamin tidak akan ada lagi masalah. Tapi kami masih khawatir kesalahpahaman ini masih berlanjut. Kami menyadari bahwa kami juga yang rugi kalau terjadi bentrok sesama kami, sebab kami semua bersaudara di sini. Ini yang tidak dipahami masyarakat seperti kami ini, bahwa kami sudah berhasil dipecah-belah TPL. Karena selama ini pihak TPL juga selalu mengatakan bahwa warga Dusun Marade sudah menjual lahannya ke TPL, dan merekalah (warga Dusun Marade) yang meminta TPL membuka jalan di tombak. Informasi ini tentu saja menimbulkan kecurigaan kami terhadap warga Marade tersebut,” lanjut salah seorang dari mereka.

 

Di Desa Pandumaan, malam harinya, kami juga menemukan warga sedang berjaga-jaga. Hujan yang tiba-tiba turun dengan deras, dan lampu (listrik) yang bolak-balik padam, tidak menghalangi mereka untuk tetap berjaga-jaga. Mereka berteduh di warung-warung yang ada, juga di teras rumah masing-masing.

 

Beberapa warga datang ke rumah Pdt Sinambela tempat kami diskusi. Dalam diskusi ini, mereka menjelaskan hal yang sama seperti yang dijelaskan warga Sipituhuta: bahwa mereka sudah siap mati untuk mempertahankan tombak haminjon yang merupakan sumber hidup mereka. “Selama ini kami sudah sabar, tetapi pihak TPL makin merajalela. Pengaduan kami tidak pernah ditanggapi tetapi pengaduan TPL dengan cepat ditanggapi. Kami bukan penjahat, kami berjuang mempertahankan hak kami atas tanah adat kami, kenapa kami yang ditangkap. Kenapa TPL yang merampas tanah adat kami tidak ditangkap? Petuah para leluhur dan orang tua kami, bahwa kalau ada yang merampas tanah adat kami, sekali dua kali diberi peringatan, kalau masih dilanggar, maka harus dipotong (dibunuh). Itulah hukum adat dan petuah para nenek moyang kami. Hal ini sudah kami katakan dihadapan Kapolres ketika rapat tertutup Uspida di DPRD (8 Oktober 2012). Tetapi kesepakatan di DPRD itu diingkari Kapolres,” papar mereka.

 

Selanjutnya Pdt Sinambela menjelaskan bahwa situasi ini tidak akan segawat ini kalau Kapolres pagi itu, melalui telepon, tidak mengatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan terhadap 8 warga di kantor Polsek Kecamatan Pollung. Padahal sebelumnya kesepakatan di DPRD tidak seperti itu. Tetapi Kapolres tetap berkeras dan mengatakan bahwa kami tokoh adat Pandumaan-Sipituhuta pengecut dan berusaha menyembunyikan 8 tersangka. Saya langsung menjawab bahwa kami bukan pengecut, bapak lah (Kapolres) yang  pengecut. Kalau bapak mau menangkap kami silahkan, datanglah ke desa. Saat itu Kapolres mengatakan bahwa polisi akan datang ke desa menangkap warga, makanya kami semua bersiap-siap menunggu kedatangan para polisi tersebut. Perdebatan kami melalui telepon itu didengar banyak warga, karena saya gunakan speakernya. Tetapi hingga malam kami tunggu, mereka tidak datang, jelas Pdt Sinambela.

 

“Dalam situasi yang sudah seperti ini pun pihak TPL tetap beroperasi di tombak. Yang kami perjuangkan adalah haminjon (kemenyan), sumber hidup kami, dan tanah adat kami. Kalau haminjon sudah habis ditebang, apa gunanya kami berjuang selama ini? Karena itulah kami menjaganya. Pada saat 60-an warga diutus menjaga tombak, mereka menemukan 30-an pekerja TPL sedang berada di lahan dengan membawa parang dan pedang, sepertinya mereka sudah menunggu warga dan bersiap-siap untuk bentrok. Awalnya pekerja TPL ini masih sok berani, tetapi ketika mereka lihat jumlah warga yang datang makin banyak, mereka pun mulai mundur dan lari. Tetapi warga mengatakan bahwa warga ke sana bukan untuk berperang, hanya untuk menjaga tombak dan untuk mengingatkan pekerja TPL agar tidak bekerja di lahan warga. Warga pun meminta mereka untuk ikut ke kampung sebagai bukti bahwa TPL masih beroperasi di lahan sengketa. Tiga orang dari pekerja TPL ini pun bersedia dibawa ke kampung. Mereka mengaku sebagai Humas TPL Pius Butar-butar, dan security TPL yakni Hendra Sirait dan Herwandy Sitorus. Namun kami masih curiga di antara ketiganya ada anggota Brimob. Tapi kami sudah menyerahkan ketiganya ke Polres. Biarlah Polres yang menyelidikinya. Yang jelas, kami tidak menculik mereka, bahkan mereka kami perlakukan dengan baik dan kami kasih makan,” jelas mereka tentang adanya pengaduan pihak TPL ke Polres bahwa telah terjadi penculikan terhadap pekerja TPL.  

 

Setelah masing-masing mengisahkan kejadian ini, sejak terjadinya bentrok dengan security TPL dan aparat Brimob, hingga 3 orang yang mengaku sebagai karyawan TPL mereka bawa ke kampung sebagai bukti bahwa pihak TPL masih tetap beroperasi di lahan sengketa, hingga ketiga karyawan TPL tersebut diserahkan ke Polres, maka sekitar pkl.23.00.Wibb, kami pun pamit pulang menuju Parapat. ***

Parapat, 13 Oktober 2012

Suryati Simanjuntak

KSPPM

-->