Hutan Tele "Primadona" Pengusaha Kayu

Hampir Keluar dari Mulut Buaya, Di terkam Mulut Harimau

Oleh Delima Silalahi


 

HutanTele, sepertinya akan terus menjadi topik pembicaraan berbagai kalangan, bukan karena bersejarah bagi Bangsa Batak, di mana Raja SisingamangarajaXII pernah melakukan gerillya pada masa penjajahan Belanda di tempat ini. Hutan Tele,dibicarakan karena pesona kayunya selalu menggiurkan para pemain kayu. Sayangnya,sering dibicarakan namun semakin memprihatinkan, begitulah kisah pilu hutanTele, primadona bagi para pengusaha kayu.

 

Kita tidak perlu heran, jika sepanjang jalan dari arah Dolok Sanggul menuju Sidikalang, akan melihat hamparan bekas hutan yang semakin hari semakin terbuka. Di beberapa tempat kita juga akan melihat beberapa pabrik pengolahan kayu (sawmill)  yang di sekitarnya terdapat banyak kayu-kayu bulat dengan berbagai ukuran. Siap diolah sesuai peruntukan dan permintaan pasar.

 

Tahun-tahun lalu, Hutan Tele tepatnya tombak Hariara Pintu, Desa Partungkot Naginjang, hangat dibicarakan, seputar polemik pemberian ijin prinsip dan ijin lokasi seluas sekitar 2200 ha terhadap PT EJS Agromulia  Lestari, perusahaan Korea yang bergerak dalam usaha agribisnis, tanaman hias,holtikultura dan pangan. Untung saja, dokumen AMDAL perusahaan tersebut ditolak oleh Pemkab Samosir atas desakan masyarakat sipil kala itu. Penolakan dokumen AMDAL oleh Pemkab Samosir tersebut sempat menjadi sebuah sikap yang patut diapresiasi, namun ternyata sikap menolak itu tidak serta merta menjadi sikap yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Samosir. Hutan tele, hampir lepas dari mulut buaya, langsung diterkam Harimau.


Seiring dengan penolakan yang dinyatakan oleh berbagai pihak terhadap kehadiran perusahaan EJS  di Hutan Tele, ijin sejenis juga ternyata diberikan oleh pemerintah Kabupaten Samosir terhadap beberapa perusahaan pengolahan kayu di daerah tersebut, salah satunya adalah PTGorga Dumasari (GDS).

 

Misteri Perijinan yang menyisakan tanya

Di kenal sebagai perusahaan pengolahan kayu (sawmill), PT Gorga Dumasari kini hendak merambah dunia usaha perkebunan dan peternakan. Setidaknya itu yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 001/1217/IP/I/PMDN/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir, Sampe Sijabat pada  23 Pebruari 2012.

 

Dilanjutkan dengan IjinLokasi atas Tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas 800 ha sesuai keputusan Bupati Nomor 89 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Samosir, Ir. Mangindar Simbolontanggal 1 Mei 2012. Bahkan untuk memperlancar usahanya ini perusahaan ini sudah mendapat Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir.


Suara-suara sumir tentang pemberian ijin ini sudah terdengar sejak tahun lalu. Bahkan banyak pihak tidak menyangka Pemkab Samosir masih tega memberikan ijin pengelolaan hutan tele tersebut paska penolakan masyarakat terhadap rencana penghancuran hutan Tele oleh PT EJS Agromulia lestari, investor asal Korea itu.  

 

Konon katanya, PT GDS yang berlokasi di Dusun Hutagalung, Desa Partungkot Naginjang, Kecamatan Harian,Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara ini merupakan milik salah seorang WakilKetua DPRD Samosir, JS.

 

Untuk memulai usahabaru ini, dalam Ijin Prinsip Penanaman Modal yang mereka peroleh, perusahaanini akan mengalokasikan dana sekitar 32 Milyard Rupiah  untuk pengembangan tanaman jeruk, terong belanda, ubi taiwan, dan juga untuk peternakan sapi potong, kambing, ayam potong serta budidaya ikan air tawar.

 

Tentu saja, tidak ada yang salah dalam pengurusan Ijin Prinsip Penanaman Modal ini, apalagi ini diperuntukkan untuk pengembangan Perkebunan buah dan umbi-umbian dan Peternakan sapi, kambing, unggas dan budidaya ikan tawar. Yang membuat aneh adalah lokasi yang diperuntukkan untuk usaha ini. Pemerintah Kabupaten Samosir, di tengah seruan banyak pihak tentang penyelamatan kawasan Danau Toba, dengan sadar telah memberikan ijin lokasi seluas 800 Ha di tombak Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.


Hutan yang masih ditumbuhi banyak pohon alam ini menurut Pemkab Samosir telah ditetapkan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) olehMenteri Kehutanan pada tahun 1980. Inilah salah satu alasan mengapa PemkabSamosir merasa punya kuasa memberikan ijin kepada siapapun untuk mengelola tanah tersebut. Walaupun sudah diklaim sebagai APL, namun tidak berarti tidak ada klaim lain atas status tanah ini. Areal ini juga diklaim oleh keturunanRaja Lintong Situmorang.

 

Kaget dengan pemeberian ijin lokasi, khalayak umum yang perduli dengan masa depan Kabupaten Samosir dan juga peduli dengan pelestarian kawasan Danau Toba tersentak dengan Ijin Pemanfaatan Kayu yang juga telah diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Samosir terhadap perusahaan ini. Pemberian ijin ini pun tanpa ijin lingkungan  sebagaimana diharuskan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia  Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis RencanaUsaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak LingkunganHidup , bahwa usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam wajib memilikiAMDAL tanpa melihat besarannya. Areal Hutan Partungkot Naginjang berdasarkanhasil investigasi tim KSPPM dan Forum Pesona, masih merupakan hutan alam. Oleh karena itu Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir harusnya belum layak mengeluarkanIjin Pemanfaatan Kayu (IPK) karena perusahaan tersebut belum memiliki dokumenAMDAL.

 

Tak ingin melewatkan kesempatan, perusahaan yangmemiliki pabrik pengolahan kayu ini, langsung memanfaatkan IPK-nya untuk melakukan penebangan kayu yang ada di lokasi tersebut. Dari hasil pantauan teman-teman dari KSPPM, David dan Doharta, truk-truk pengangkut kayu milik PTGDS telah mengangkut kayu dari lokasi tersebut ke sawmill mereka yang ada di Hutagalung.

 

Pemberian IPK yang terkesan terburu-buru ini, menyisakan sejuta tanya, mengapa perusahaan yang katanya akan bergerak dalam usaha perkebunan dan peternakan ini begitu terburu-buru mengurus Ijin Pemanfaatan Kayu-nya dan mengapa pula Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir dengan begitu mudah memberikan IPK-nya. Padahal perusahaan, belum memiliki kelengkapan administrasi yang diwajibkan, seperti ijin lingkungan, Hak Guna Usaha (HGU), Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan Ijin Usaha Peternakan sebagaimana diwajibkan dalam setiap usaha penanaman modal sektor pertanian di Indonesia. Ijin usaha perkebunan diatur dalam Permentan Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman PerizinanUsaha Perkebunan. Sedangkan Ijin Usaha peternakan diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan  dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

 

Ijin pemanfaatan Kayu(IPK) selayaknya diberikan setelah sebuah perusahaan mendapatkan ijin land clearing, di mana dalam hal ini IPK digunakan sebagai syarat yang memperbolehkan sebuah perusahaan mengangkut dan memanfaatkankayu-kayu hasil land clearing.  Jadi PT GDS selama ini telah melakukan penebangan liar di lokasi tersebut.

 

Intinya IPK bukanmenjadi syarat utama perusahaan tersebut bisa dengan seenak perutnya melakukanpenebangan. IPK hanya salah satu kelengkapan administrasi,  yang bisa saja tidak berlaku karena ijin-ijin lainnya tidak didapatkan.


Kerusakan Hutan Tele Ancaman Bagi Masa Depan Samosir dan Danau Toba

Selain masalah perizinan yang menyisakan sejuta tanya, penyelamatan hutan Tele sudah menjadi perhatian semua pihak saat ini. Sejalan dengan keprihatinan kita terhadap kerusakan kawasan Danau Toba. Harusnya persoalan kerusakan lingkungan juga menjadi hal yang perlu dicermati oleh para pengambil kebijakan di kawasan Danau Toba. Terlebih lagi Danau Toba telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional yang bernilai tinggi. Sehingga tanggungjawab semua pihak, khususnya pemerintah untuk menjaga kelestarian ekosistem Danau Toba tersebut.

 

Dari aspek ekologi, pemkabSamosir sudah sepantasnya lebih mengutamakan penyelamatan hutan di kawasan Danau Toba, tidak sebaliknya menghancurkan hutan hanya untuk keuntungan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang dan juga belum pasti berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Samosir khususnya dan kawasan Danau Toba umumnya. Dampak ekologis yang akan muncul jika 800 ha hutan tersebut dialihfungsikan sudah pasti. Penebangan pohon di Hulu (atas) yang terjadi selama ini, telah dirasakan dampaknya. Kita tak bisa lupakan peristiwa banjir bandang tahun 2010 di Sabulan dan ransang Bosi, yang menelan korban jiwa dan korban materi. Kita juga masih mengingat pada tahun 2011 yang lalu, beberapa kali terjadi longsor di daerah Sianjur mula-mula. Pada 20 April 2011, pukul 22.30, beberapa rumah warga di DesaSarimarihit, Kec. Sianjur Mulamula, rusak di terjang longsoran air danbatuan  yang datang dari atas. (Medan Bisnis, 23 April 2011). Hal samaterjadi pada penghujung tahun 2011 yang lalu, sawah dan ladang milik warga didesa Habeahan, Sianjur Mula-mula juga rusak akibat longsor. Padi yang siappanen itu pun tertutup tanah dan batu-batuan.

 

Peristiwa seperti ini akan terus berlanjut, apabila pemerintah kabupaten Samosir tetap bersikukuh mengeksploitasi hutan Tele hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi yang tak pasti. Padahal kita mengetahui, ada beberapa desa di kecamatan Sianjur Mulamula, Harian, Hasinggahan  yang berada di bahwa kaki-kaki bukit tersebut. Areal tersebut selama ini berfungsi meresap air hujan dan menjadi mata-mata air di desa-desa di bawahnya. Dari sanalah masyarakat desa tersebut memperoleh air minum dan juga air irigasi.


Ancaman perubahan iklim dan pemanasan global juga sudah berdampak terhadap kehidupan masyarakat di wilayah Samosir. Bencana lingkungan sudah menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu sesuai dengan keperdulian dan komitmen negara ini untuk terlibat aktif dalam mengantisipasi ancaman perubahan iklim dan pemanasan global, pemerintah Kabupaten Samosir harus serius melestarikan hutan yang masih ada.

 

Program pemerintah pusat yakni “Penanaman semilyardpohon dan satu orang satu pohon” sebaiknya bukan hanya slogan. Memelihara hutanyang ada jauh lebih efektif dan efisien daripada menanam pohon semilyard yangpeluang tumbuh kembangnya masih diragukan.

 

Alih fungsiHutan Tele selain berdampak terhadap kerusakan lingkungan, juga menjadi ancaman punahnya berbagai spesies langka yang ada di hutan tersebut. Salah satunya adalah anggrek hartinah/cymbidium hartina hianum, tumbuhan endemik Sumatera Utara, dan habitat alaminya hanya ada di hutan Tele. Anggrek ini pun saat inimenjadi salah satu dari lima anggrek langka yang terancam punah. Hal ini jugabertentangan dengan PP No 7 tahun 1999 tentang perlindungan terhadap anggrekjenis ini.


Eksploitasi Hutan tele, Untung atau Buntung?

Bicara dari aspek ekonomi,  seperti disebutkan di atas, bahwa dampak ekonomi yang dihasilkan tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang akanterjadi akibat perubahan vegetasi di wilayah Samosir yang berdampak terhadap mata pencaharian petani di wilayah Samosir. Juga terhadap kelestarian DanauToba sebagai daerah tujuan wisata di Samosir dan kabupaten lainnya. Dampak ekonomi lain yang harus dipertimbangkan adalah kerugian akibat bencana lingkungan yang harus di antisipasi sejak awal.

 

Sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) Renun, pengalihan fungsi hutan akan berdampak langsung terhadap kehidupan petani di Kabupaten Dairi, dan juga berdampak langsung terhadap keberlanjutan megaproyek PLTA Renun yang investasinya bersumber dari Hutang Luar Negri yang sampai saat ini menjadi tanggung jawab bangsa ini.  Kebijakan pembangunan di suatu daerah sebaiknya tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Pernyataan beberapa oknum pejabat di Pemkab Samosir yang mengatakanbahwa alih fungsi hutan Tele tidak akan berpengaruh terhadap Danau Toba dan wilayah Samosir, melainkan berdampak ke wilayah Dairi, perlu dipertanyakan rasa kebangsaannya.  Bukankan warga Dairi jugamerupakan warganegara Indonesia yang berhak untuk hidup sejahtera?

 

Hutan Tele, sudah sepatutnya mendapat perhatian serius dari semua pihak terutama pemerintah Kabupaten Samosir. Hutan Tele jangan lagi hanya menjadi primadona bagi para pengusaha kayu, yang hanya mengincar kayu dan tanahnya. Mari selamatkan Hutan Tele dari siapa pun yang ingin menghancurkannya. Supaya tidak selalu jatuh pada lubang yang sama, sudah saatnya kebijakan pembangunan di negara ini termasuk Samosir lebih ramah lingkungan, tidak lagi ramah investor perusak lingkungan seperti yang saat ini banyakberkuasa di Kawasan Danau Toba. ***

-->