Kebijakan Negara yang berdampak hilangnya tanah kelola Masyarakat Adat

Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta di Sumatera Utara

dan Desa Margo Semende Nasal di Bengkulu


Pelaksanaan Dengar Keterangan Umum  di Wilayah Sumatera Terkait Pelanggaran HAM Masyarakat Hukum Adat  

Medan, 10 Septembers 2014 - Pelaksanaan ‘dengar keterangan umum’ merupakan metode inti dari Inkuiri Nasional. Pelaksanaan ‘dengar keterangan umum’ memungkinkan para pihak (pemangku Hak dan pemangku Kewajiban) saling bertemu dalam satu forum. Hal ini dimungkinkan karena ’dengar keterangan umum’ akan melibatkan para saksi, saksi korban, saksi ahli dan para pemangku kewajiban yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam ‘dengar keterangan umum’ ini juga akan secara khusus membahas pelanggaran hak masyarakat hukum adat dengan perspektif Gender. Diharapkan dengan dilaksanakannya ‘dengar keterangan umum’ menjadi pembelajaran bagi publik agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM pada masa akan datang.


Setelah melaksanakan dengar keterangan umum di wilayah Sulawesi, tim Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan kembali menggelar dengar keterangan umum di wilayah Sumatera, berlangsung selama tiga hari dimulai 10 s.d 12 September 2014 dengan mengambil tempat di Aula Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Utara.


Inkuiri Nasional Komnas HAM akan menggelar dua kasus masyarakat hukum adat.  Pada sesi pagi hari akan digelar dengar keterangan umum untuk kasus masyarakat adat  Desa Pandumaan dan Desa Sipatuhuta di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kemudian pada sesi siang hari, masyarakat hukum adat Margo Semende Nasal Dusun Banding Agung, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.


Terrkait dengan kasus masyarakat hukum adat Desa Pandumaan dan Desa Sipatuhuta, Inkuiri Nasional telah mengundang para pihak yang terkait untuk diminta keterangannya.  Para pihak yang telah diundang selain pihak korban masyarakat hukum adat Desa Pandumaan dan Desa Sipatuhuta, Inkuiri Nasional juga mengundang pihak terkait lainnya yaitu Kepala Dinas Kehutanan dan Kabid Pengusahaan Hutan Kabupaten Humbang Hasundutan, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara,  Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, Menteri Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara, Bupati Humbang Hasundutan, PT. Toba Pulp Lestari.


Kasus masyarakat hukum adat  Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta berawal dari terbitnya hak konsesi kepada PT Inti Indorayon Utama yang berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari Tbk. Sehingga berdampak hilangnya keterhubungan masyarakat Adat dengan tombak haminjon Hilangnya aset mereka (hutan haminjon) dimana hutan ini sebagai sumber kehidupan utama warga Desa Sipituhuta dan Pandumaan serta merasakan kekerasan aparat kepolisian akibat perjuangan mereka mempertahankan wilayah adatnya.


Perempuan dan anak menjadi korban baik ketika aksi demonstrasi mempertahankan wilayah adat maupun dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Potensi terjadinya pengangguran dan menjadi buruh di lahan mereka sendiri akibat konsesi PT. TPL, potensi terjadinga keberulangan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian  utamanya pada perempuan dan anak, potensi kehilangan produk unggulan (kemenyan) bagi Kabupaten Humbang Hasundutan, masyarakat dan banyak pihak kesulitan mencari kemenyan, khususnya pihak-pihak yang sering menggunakan kemenyan sebagai bahan upacara (ritual) adat dan keagamaan.


Diduga telah terjadi pelanggaran hak atas hak akses terhadap budaya, hak untuk memanfaatkan kekayaam dan sumber-sumber alam, hak atas pemulihan (Redress) yang adil untuk sumber penghidupan dan pembangunan yang dirampas, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara  tradisional mereka miliki, kuasai, atau mereka gunakan atau warisi, hak untuk mendapatkan akses kepada keputusan yang cepat melalui cara-cara yang adil untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan dengan Negara atau dengan pihak lain, perampasan tanah kelola Masyarakat Adat melalui kebijakan Negara.


Sedangkan kasus Masyarakat Adat Margo Semende Nasal, akar masalahnya adalah terjadinya konflik pertanahan antara Masyarakat Adat Margo Semende Nasal dengan Balai Besar Taman Nsional Bukit Barisan Selatan adalah dalam bentuk perebutan lahan. Akar masalah terjadinya konflik tersebut dikarenakan terbitnya sejumlah peraturan dari 1082 s.d 2007 terkait penetapan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan secara sepihak (penetapan kawasan taman nasional bukit barisan selatan dilakukan di atas meja tanpa benar-benar melibatkan mayarakat untuk mengambil keputusan dan memperhatikan realitas sosial masyarakat).


Pemberian label ‘perambah hutan’ oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kepolisian Resor Kaur dan Pemerintah Kabupaten Kaur menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan mulai dari intimidasi atau ancaman, pembakaran rumah dan lahan pertanian, penangkapan secara paksa bahkan ada yang menerima vonis hukuman penjara. Masyarakat Adat Margo Semende Nasal terancam kehilangan tanah adatnya, kehilangan wilayah pemukiman, kehilangan tanah pertanian. Potensi hilangnya budaya Adat-istiadat yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Margo Semende Nasal.


Diduga telah terjadi pelanggaran hak atas: hak untuk mendapatkan perlindungan reputasi karena dituduh sebagai perambah hutan, hak atas persamaan di depan hukum, hak sebagai subjek hukum, hak atas keamanan dan integritas pribadi, hak untuk mendapatkan perlindungan reputasi, hak untuk menikmati kondisi hidup yang memadai terutama yang berhubungan dengan perumahan, hak atas kepemilikan, dan hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh Negara dari kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat Pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga;


Terrkait dengan kasus masyarakat hukum adat Margo Semende Nasal ini, Inkuiri Nasional telah mengundang para pihak yang terkait untuk diminta keterangannya.  Para pihak yang telah diundang selain pihak korban masyarakat hukum adat Margo Semende Nasal, Inkuiri Nasional juga mengundang pihak terkait lainnya yaitu:  Kepala  Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Bupati Kaur, DPRD Kaur, Kapolres Kaur, Menteri Kehutanan,  Dirjen Perlindungan HUtan dan Konservasi Alam.

 

CP : Ratna Wati Tobing (Komnas HAM) - 0821 3392 4569

-->