Kronologis Kasus Warga Pandumaan-Sipituhuta VS TPL: Penyelesaian Sengketa Berkepanjangan, Warga Bentrok dengan TPL dan Aparat

 

Oleh Suryati Simanjuntak

 

 

Kronologis Kasus

Warga Pandumaan-Sipituhuta VS PT Toba Pulp Lestari:

Penyelesaian Sengketa Berkepanjangan, Warga Bentrok dengan TPL dan Aparat

 

I.         Kronologis Bentrok di Tombak Haminjon (Hutan Kemenyan):

KONFLIK antara masyarakat adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang terjadi sejak Juni 2009 yang lalu, hingga kini belum menemukan jalan penyelesaian yang pasti. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat, mengadukan atau menyampaikan persoalan ini di tingkat daerah maupun pusat.

 

Atas pengaduan warga, Komnasham sudah dua kali melakukan pemantauan ke lapangan dan menemukan fakta-fakta: bahwa masyarakat menolak aktifitas TPL meskipun menggunakan ijin HPH/TI dari Menteri Kehutanan; bahwa pihak TPL telah melakukan penebangan atas pohon kemenyan; bahwa masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil kemenyan; bahwa telah muncul gejolak dan potensi terjadinya konflik horizontal dan vertikal terkait masalah ini. Berdasarkan fakta-fakta lapangan ini, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi dan mendesak pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Bupati) agar segera menerbitkan keputusan yang menyatakan bahwa penebangan kayu apapun di lokasi tersebut dihentikan sampai ada penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan ini.

 

Demikian halnya dengan Tim dari Dewan Kehutanan Nasional (DKN), sudah 2 kali melakukan investigasi ke lapangan. Dari hasil investigasi lapangan, Tim DKN ini juga sudah memberi rekomendasi ke Kementerian Kehutanan agar areal milik dua desa ini dikeluarkan dari konsesi TPL maupun dari kawasan hutan Negara. Namun hingga sekarang belum ada tindak lanjut dari rekomendasi ini.

 

Yang terakhir, bersama Pansus DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sudah melakukan pemetaan untuk menentukan tapal batas. Hasil dari pemetaan ini pun sudah disampaikan ke Kementerian Kehutanan melalui Bupati Humbang Hasundutan dengan surat Nomor 522/083/DKLH/2012 tertanggal 25 Juni 2012, agar tanah/wilayah adat ini dikeluarkan dari konsesi TPL dan kawasan hutan Negara,  sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Panitia Khusus SK 44/Menhut-II/2005 dan Eksistensi PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Humbang Hasundutan.  Namun hingga sekarang, belum ada kejelasan dari pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan tentang hal ini.

 

Sementara itu, di lapangan (di Tombak Haminjon/hutan kemenyan), pihak TPL tetap melakukan aktifitas penebangan, dan mulai melakukan pembukaan jalan di tombak, agar dapat dengan mudah dilalui alat-alat berat dan mengangkut kayu tebangan dari areal ini. Melihat tindakan pihak TPL ini, warga sudah berkali-kali menegur dan melarang para pekerja TPL tersebut: agar tidak melakukan penebangan dan membuka jalan, karena sampai sekarang belum ada penyelesaian atas kasus ini dan posisinya masih stanvast. Hal ini sesuai dengan surat DPRD (2009) dan kesepakatan ketika Komnas HAM datang ke Desa Pandumaan pada 2010 yang lalu. Namun teguran dan larangan warga ini tidak diindahkan pihak TPL yang selalu dikawal aparat Brimob dengan senjata laras panjang.

 

Pada hari Senin, 17 September 2012, enam warga yang pergi ke tombak menemukan pekerja TPL sedang bekerja di lahan. Mereka kembali mengingatkan dan mengusir para pekerja TPL tersebut untuk tidak melanjutkan pekerjaan di lokasi tersebut. Para pekerja TPL ini pun pulang.

 

Keesokan harinya, Selasa 18 September 2012, beberapa petani kemenyan yang sedang berada di tombak menyaksikan pembukaan jalan oleh pekerja TPL yang dikawal aparat (Brimob). Kemudian terjadi dialog dengan oknum Brimob tersebut. Pada saat itu,  oknum Brimob tersebut malah bersikap arogan, memancing kemarahan dan melecehkan warga dengan mengatakan: ‘sahali tumbuk hulean Rp 200 ribu’ (kalau ada yang berani dengan saya --memukul--, akan saya beri uang Rp.200.000,-). Tetapi warga tidak menanggapi dan tidak terpancing dengan sikap arogan aparat ini.

 

Pada hari Rabu 19 September 2012, para petani kemenyan (sekitar 30-an) berangkat ke tombak. Setiba di areal milik Pandumaan-Sipituhuta tepatnya di Tombak Sitangi, warga menemukan pihak TPL (operator) yang sedang membuka jalan dengan menggunakan alat berat escavator, dikawal oknum Brimob memakai kaos oblong dengan senjata laras panjang dan security TPL.  Terjadi dialog hingga berdebat, dan kemudian atas sikap Brimob yang arogan dan menodongkan senjata ke warga, warga marah dan terjadi bentrok. Dalam bentrokan ini, aparat dan security TPL yang kalah jumlah dengan warga kewalahan menghadapi kemarahan warga, dan melarikan diri. “Untuk mempertahankan diri, karena kami ditodong dengan senjata, maka kami pun melawan aparat tersebut. Dan senjatanya kami ambil” jelas warga.  Warga kemudian meninggalkan senjata tersebut di hutan. “Namanya juga sedang bentrok, kami tidak tahu persis bagaimana kejadiannya sehingga senjata tersebut tertinggal. Saat itu prinsip kami hanya: Daripada kami yang mati tertembak lebih baik kami melawan”, jelas warga.

 

Kemarahan warga semakin memuncak melihat pohon-pohon yang bertumbangan akibat pembukaan jalan ini. Secara spontan, warga mengambil solar yang kebetulan ada di escavator tersebut dan menyiramkannya ke tempat duduk alat berat tersebut dan menyalakannya, selanjutnya mereka meninggalkan tempat tersebut dan pulang.

 

Pada malam harinya, menurut penuturan warga, pihak kepolisian sudah mulai lalu lalang di Kecamatan Pollung.  Dari beberapa sumber diperoleh informasi bahwa pihak kepolisian resor Humbang Hasundutan menghembuskan isu: “bahwa telah terjadi perampasan senjata”.

Kemudian melalui Kepala Desa Pandumaan, pihak kepolisian meminta agar warga mengembalikan senjata tersebut dan mengatakan: Apabila senjata tersebut tidak dikembalikan atau diserahkan pada malam itu juga, maka seluruh rumah-rumah penduduk akan disisir (digeledah). Tetapi kalau senjata tersebut dikembalikan, kampung ini akan aman dan dianggap tidak ada persoalan, dijamin tidak akan ada penangkapan terhadap warga”.  Dengan berbagai pertimbangan dan jaminan dari Kepala Desa, akhirnya pada malam itu juga, sekitar pkl.20.00, Wib, beberapa warga berangkat ke hutan mengambil senjata tersebut. Pada malam itu juga, Wakapolres, Kapolsek Kec.Pollung, dan Kasat Intel, datang ke desa menjemput senjata tersebut, sekitar pkl.23.00.Wib.  

 

II.       Paska Bentrok:  

 

1.        Meskipun malam itu senjata sudah dikembalikan, dan pihak kepolisian melalui Kepala Desa menjamin tidak akan ada penangkapan, dan akan dianggap tidak ada persoalan setelah pengembalian senjata tersebut, namun pada hari Sabtu, 22 September 2012, 8 warga, termasuk Ketua Dewan Wilayah AMAN Tano Batak (James Sinambela), mendapat surat panggilan dari kepolisian resor Humbang Hasundutan untuk menjalani pemeriksaan/untuk dimintai keterangan atas tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 170 jo 351 jo 406, Subs Pasal 55 KUHPidana. Mendapat panggilan ini warga protes, karena sebelumnya pihak kepolisian mengatakan tidak akan ada masalah, sehingga panggilan pertama ini tidak mereka penuhi.

 

2.        Selasa, 25 September 2012, 8 warga ini kembali mendapat surat panggilan kedua, untuk menjalani pemeriksaan pada hari Kamis 27 September 2012. Dalam hal ini pihak kepolisian melalui Kepala Desa dan beberapa warga mengatakan: Apabila surat panggilan kedua ini tidak dipenuhi juga, maka pihak kepolisian akan melakukan penangkapan secara paksa dan akan langsung memborgol  warga tersebut.

 

Menyikapi hal ini, warga dua desa melakukan rapat umum di desa. Kesepakatan rapat: Seluruh warga dua desa akan menghadiri panggilan tersebut, karena apapun tindakan setiap warga dari dua desa karena mempertahankan wilayah masyarakat adat tersebut adalah merupakan tanggung jawab bersama warga dua desa.

 

3.        Kamis, 27 September 2012, ribuan warga dua desa dengan menggelar spanduk dan poster memenuhi panggilan pihak kepolisian. Hujan gerimis tidak menghalangi mereka untuk memenuhi panggilan ini. Melihat kehadiran warga ini, pihak kepolisian mulai kasak-kusuk,  berjaga-jaga dan merapatkan barisan di pintu gerbang kantor Polres. Pada saat itu, salah seorang warga yang menggendong anaknya secara spontan dan marah menyodorkan anaknya tersebut ke barisan polisi tersebut dan mengatakan: “Na polisi, tangkup hamu dohot anakhon, ai dohot do on na sala, alana ngolu ni on do na dirampas TPL”  (Ini polisi, tangkaplah juga anak saya ini, karena dia pun ikut salah, sebab hidup merekalah yang dirampas TPL).

 

Setelah melakukan dialog yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, akhirnya disepakati proses pemeriksaan tidak dilakukan, menunggu hasil rapat Uspida: Apakah kasus ini akan diselesaikan secara adat atau diproses secara hukum. Untuk itu akan segera dilakukan Rapat Muspida, para pihak akan duduk bersama untuk membicarakan jalan keluar dari masalah ini.

 

4.        Senin, 1 Oktober 2012, Warga mengetahui bahwa pihak Uspida yang dihadiri pihak TPL melakukan rapat tanpa melibatkan masyarakat. Hal ini diketahui warga dari adanya undangan Wakil Bupati Humbang Hasundutan (melalui telepon), yang meminta Kepala Desa datang ke rumah dinas Wakil Bupati.  Kepala Desa bersama 4 warga, malam hari itu juga, datang ke rumah dinas Wakil Bupati. Menurut Wakil Bupati, dia sudah diangkat menjadi Ketua Tim penyelesaian kasus ini. Selanjutnya Wakil Bupati mengatakan bahwa hasil keputusan rapat Uspida, proses hukum tetap akan dilakukan, meskipun hanya formalitas. Untuk itu diminta agar warga yang terlibat dalam kejadian ini bersedia diperiksa kepolisian, agar kepolisian memiliki BAP dan menjadi laporan ke atasan. Wakil Bupati menjamin, bahwa dalam proses BAP tidak akan ada intimidasi dan penahanan. Sebab Kapolres sudah mendapat tekanan dari atasan.

 

Ketika warga menanyakan tentang penyelesaian secara adat, Wakil Bupati mengatakan bahwa hal itu akan dibicarakan setelah proses pemeriksaan di kepolisian selesai.

 

Selanjutnya Wakil Bupati mengatakan: Itulah tawaran dari kami. Kalau kalian bersedia, besok kalian serahkanlah yang 8 orang diperiksa di Polres. Tidak perlu ramai-ramai ke Polres. Besok kalau kalian akan ke Polres, akan saya jembatani. Tetapi kalau kalian tidak terima, kami akan lepas tangan.

 

Warga mengatakan bahwa hal ini akan dibicarakan dulu di kampung. Mereka tidak bisa mengambil keputusan karena ini masalah bersama 2 desa. Wakil Bupati meminta agar warga menyampaikan hasil rapat di desa nantinya.

 

5.        Selasa, 2 Oktober 2012, Warga melakukan rapat di kampung untuk membicarakan hasil pertemuan dengan Wakil Bupati. Kesimpulan rapat: warga menolak adanya pemeriksaan terhadap 8 warga. Kalau mau diperiksa, maka seluruh warga 2 desa yang harus diperiksa. Disepakati juga agar menyampaikan hasil pembicaraan ini kepada Wakil Bupati.

 

6.        Rabu, 3 Oktober 2012, Sekitar pukul 10.00 Wib, warga dihubungi Wakil Bupati (per telepon) untuk membatalkan pertemuan. Wakil Bupati mengatakan agar warga langsung saja pergi ke kantor Polres, dan dia akan menghubungi Kapolres agar menerima masyarakat.

 

Sekitar Pukul 11.00 Wib, utusan warga tiba di Polres Humbahas. Di Polres, warga diterima Kapolres, Kasad Reskrim, Kasad Intel, Kapolsek Kecamatan Pollung, Mantan Kapolres Samosir (Marga Lumban Batu), Erikson Simbolon (?).

 

Dalam dialog, Erikson Simbolon (mengaku sebagai pengamat kasus di Humbahas) mengusulkan agar proses hukum tetap berlanjut, namun diminta kebijakan bapak Kapolres. Masyarakat bersedia memberikan keterangan apabila mereka tidak ditahan, katanya.

 

Utusan warga, Pdt Haposan Sinambela, mengatakan: Masyarakat selama ini sangat resah, karena sudah 4 tahun berlalu penyelesaian kasus tanah kami belum ada. Tanah tersebut warisan nenek moyang kami, sudah 13 generasi kami di sana. Kami tidak ada niat mengambil tanah orang, tapi kami mempertahankan tanah warisan nenek moyang kami. Dalam hal ini sudah ada pengukuran tata batas bersama Pansus DPRD bersama pihak TPL dan Kehutanan. Tapi sekarang, pengusaha besar (TPL) masuk untuk merampas hak kami. Sudah berulang-ulang hal ini kami sampaikan dan berdialog dengan Uspida, sejak tahun 2009, bahkan kami sudah pernah menginap di sini (di Polres), tetapi mereka (Uspida) hanya minta jangan anarkis. Ketika warga melarang agar TPL  jangan bekerja di lahan kami,  TPL masih beraktifitas di lokasi yang bermasalah, seorang brimob mengarahkan senjatanya pada masyarakat. Untuk melindungi diri, masyarakat berusaha agar tidak ada yang terluka, kemudian terjadi bentrokan. Dalam hal ini kami juga yang disalahkan.

 

Kapolres Humbahas mengatakan: bahwa mereka di sini hanya meluruskan saja, apakah pembukaan jalan oleh TPL disetujui warganya, ya Kepala Desa yang tahu. Menurutnya ia telah melihat ke lapangan, tidak ada kemenyan yang ditebang. Menurut keterangan yang ia (Kapolres) terima adalah masyarakat Desa Sipituhuta sendiri yang meminta agar dibuatkan jalan di hutan, itu bukan kemauan orang TPL. Menurutnya, mereka minta begitu karena menurut mereka jika ada jalan akan mudah mengambil kemenyan, tidak lagi berjalan kaki berhari-hari. Di sana ada juga hutan yang tidak boleh dibabat karena hutan negara. Pembukaan jalan tersebut kan jauh dari Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Menurut mereka (masyarakat Sipituhuta), yang seharusnya jalan dua hari ke hutan akan bisa hanya beberapa jam saja. Masyarakat harus menerima pengembangan. Namun jika kalian melanggar akan saya tindak. Bapak bilang sudah di stanvas dan sudah dipetakan dengan TPL. Yang diminta untuk membuat jalan itu, merupakan milik nenek moyang Sipituhuta. Mengapa Pandumaan meributkan masalah ini. Jangan sampai ada kesalahan antar sesama warga nanti.

 

Pdt Sinambela kembali menjelaskan: Dulu sudah ada kesepakatan bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam status stanvas. Bahkan kami petani pun tidak boleh mendirikan pondok di lahan dan TPL tidak boleh beraktivitas di tempat itu sebelum ada penyelesaian. Petani kemenyan hanya boleh mengambil kemenyan di lokasi itu. Namun kini TPL membuka jalan di lokasi itu sehingga terjadi hal ini.

 

Delima Silalahi (staf KSPPM) menjelaskan:  bahwa kejadian ini bukan berdiri sendiri namun ada penyebab yang melatar-belakanginya. Pada pertengahan 2011 telah dibentuk Pansus DPRD untuk memfasilitasi diadakannya pemetaan ulang trayek tata batas Konsesi TPL oleh Dinas Kehutanan bersama masyarakat adat. Namun akibat lamanya penyelesaian ini, terjadi bentrok, ada korban. Tawaran masyarakat untuk penyelesaian masalah ini adalah perdamaian secara adat karena ini merupakan persoalan masyarakat adat yang juga berada di lokasi adat. Kedua belah pihak dipertemukan yang kalau boleh difasilitasi oleh Uspida.

 

Namun, Kapolres tetap bersikeras: bahwa yang menjadi topik adalah pengrusakan dan penganiayaan. Sedangkan bicara mengenai stanvas atau segala macam itu bukan urusan polisi.  Kalau masalah pertanahan ada BPN, Kalau masalah tata batas dan hutan ada Dinas Kehutanan. Saya ditekan dari atas: kau ada persoalan kenapa tidak kau selesaikan. Ini yang harus dipahami masyarakat dan tokoh masyarakat. Di seluruh Indonesia telah ada peraturannya, hukumannya ada di situ. Kalau penganiayaan pasal berapa hukumannya. Saya juga tidak boleh pandang bulu, apakah itu laporan Mabes atau masyarakat akan saya layani, yang menghalang-halangi pun akan kena resiko, ada hukumannya. Siapa berbuat harus berani tanggung jawab. Saya himbau agar yang berbuat datang untuk memenuhi panggilan polisi, akan tetap ada pemeriksaan. Tim dari Brimob dan dari Polda sudah mau datang ke desa, tapi masih saya halangi. Jika ini tidak selesai hingga tanggal 25 bulan ini, maka akan ditangani oleh Polda. Pidana tidak mengenal istilah perdamaian.

 

Delima juga mengatakan: bahwa dalam kasus pidana juga dikenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang merupakan restoratif justice yaitu upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Namun tidak ditanggapi Kapolres.

 

Utusan warga kemudian meminta waktu untuk membicarakan hasil pertemuan ini di desa.

 

Malam Harinya, Hasil rapat warga di desa tetap menolak menyerahkan 8 warga untuk diperiksa.

 

7.        Minggu, 7 Oktober 2012, Atas berbagai issu yang masuk ke desa, tentang akan dilakukan penangkapan (jemput) paksa atas warga oleh pihak kepolisian, juga karena adanya upaya orang-orang yang datang ke desa untuk menakut-nakuti warga, dengan berdalih akan membantu warga asal warga diserahkan, maka warga 2 desa melaksanakan upacara adat “mangan indahan na ni rusuk” untuk menyamakan tekad (sumpah), bahwa seluruh warga desa akan tetap bersama-sama memperjuangkan haknya atas wilayah adat mereka. Setiap orang di antara mereka tidak boleh ada yang berhianat.   

 

8.        Senin, 8 Oktober 2012, Warga menghadiri pertemuan yang diadakan di kantor DPRD Kab.Humbang Hasundutan. Pertemuan diadakan di ruang Ketua DPRD, dihadiri Kapolres AKBP Heri Sulismono, Ketua DPRD Bangun Silaban, Kajari Doloksanggul H Batubara, Asisten II Pemkab Humbahas Humutur Siagian, Kabag Ops Polres Kompol Herwansyah Putra, Kasat Reskrim AKP Viktor Sibarani, Ericson Simbolon, dan 10 utusan warga. Pada pertemuan ini disepakati bahwa Ketua DPRD dan Kapolres akan bersama-sama dengan warga ke Polda (Kapolda) untuk membicarakan masalah ini, agar diselesaikan dengan perdamaian secara adat.

 

Info dari tombak (hutan kemenyan): Bahwa pihak TPL tetap melakukan aktifitas, dan hal ini dilaporkan ke Kapolres. Kapolres mengatakan bahwa besok akan dilakukan peninjauan ke lapangan.

 

 9.        Selasa, 9 Oktober 2012 (hari ini), Berdasarkan informasi dari warga: Kapolres (per telepon) meminta agar warga diperiksa, karena Kasat Reskrim (Pak Sibarani) sudah menunggu di Kantor Polsek Kecamatan Pollung. Warga (Pdt Haposan Sinambela) yang menerima telepon mengatakan kepada Kapolres, bahwa semalam sudah ada kesepakatan, bahwa masalah ini akan bersama-sama dibicarakan di Polda. Saat ini warga sudah berangkat ke Tombak bekerja dan menjaga Tombak. Tetapi Kapolres tetap berkeras bahwa akan tetap dilakukan pemeriksaan dan penangkapan. Kapolres mengatakan bahwa warga Pandumaan-Sipituhuta memang keras kepala dan pengecut dan berusaha menyembunyikan delapan warga tersebut. Tidak jamannya lagi demo-demo. Kalau warga tetap bertahan silahkan, kita akan bertarung. Akan segera dilakukan penangkapan, dan polisi sudah bersiap-siap ke sana, kata Kapolres. (Kapolres mengabaikan/mengingkari atau berkelit atas hasil kesepakatan di kantor DPRD).

 

Atas pernyataan Kapolres ini, beberapa warga langsung membunyikan lonceng gereja, sebagai pertanda bahaya. Maka seluruh warga dua desa serentak berkumpul dan melakukan penjagaan di dua desa tersebut, mulai dari anak-anak hingga orangtua berusia lanjut, baik perempuan maupun laki-laki. Mereka melakukan penjagaan sampai malam hari.

 

Teror informasi pun datang dari berbagai pihak yang membuat ribuan warga semakin siap untuk menghadapi polisi yang katanya akan melakukan penangkapan ke desa.

 

Di saat warga sedang berjaga-jaga ini, diperoleh informasi dari tombak, bahwa pihak TPL masih terus melakukan kegiatan di lokasi sengketa tersebut. Dari hasil rapat, diputuskan agar esok harinya warga masuk ke tombak untuk melakukan pelarangan.

 

10.    Rabu, 10 Oktober 2012, Sekitar pukul 08.00 wib, 60-an warga Pandumaan dan Sipituhuta berangkat ke tombak untuk memantau keadaan di Tombak Haminjon, mengingat informasi semalam bahwa pihak TPL masih melakukan kegiatan di lokasi Pasar 8 (Sitangi). Sesampai di Tombak, pukul 12.00 Wib, warga melihat sekitar 30-an pekerja TPL sedang berada di lokasi. Sebagian dari mereka duduk di tenda-tenda  yang  mereka buat, dan sebagian lagi ada yang duduk di jembatan, sekitar 100 m dari tenda. Di jembatan tersebut terlihat satu unit eskavator yang menurut pekerja ketika ditanya warga dalam kondisi baru rusak.  Di sisi yang lain sekitar 50 meter dari tenda, juga terlihat satu unit eskavator yang rusak dan di-police line.

 

Melihat warga yang  muncul satu persatu, pekerja TPL langsung posisi siaga menghadapi warga dengan memegang pentungan dan pedang masing-masing. Namun karena warga  yang datang semakin banyak, beberapa pekerja TPL langsung berlarian menuju jembatan.

Warga pun menjelaskan bahwa kedatangan mereka  hanya untuk mengingatkan pihak TPL dan kontraktornya agar tidak melakukan kegiatan di lokasi tersebut, karena lokasi ini tanah adat warga Pandumaan dan Sipituhuta dan masih dalam masalah. Setelah tanya-jawab, warga meminta agar ada pekerja yang mau dibawa ke desa sebagai bukti bahwa TPL masih melakukan kegiatan di lokasi tersebut.

 

Akhirnya Humas  TPL yang ada di lokasi, Pius Butar-butar, menghunjuk dua security yakni Hendra Sirait dan Herwandy Sitorus untuk bersama-sama dengannya ikut ke desa. Ketiga pekerja TPL itu pun ikut ke desa, tanpa ada unsur pemaksaaan dan tindakan kekerasan dari warga. Sekitar pukul 14.15 wibb, rombongan warga ini sampai di kampung. Warga sepakat beramai-ramai untuk mengantar ketiga pekerja TPL ini ke Polres. Sebelum diantar ke Polres, ketiga karyawan TPL tersebut diajak ke rumah salah seorang warga untuk dimintai informasi tentang kegiatan mereka di tombak. Pius Butar-butar menjelaskan, bahwa keberadaan mereka di lokasi tersebut adalah untuk memperbaiki jembatan dan eskavator yang sedang rusak. Perbaikan jembatan tersebut dalam rangka mempersiapkan penarikan eskavator yang sedang di police line. Mereka juga mengatakan bahwa sikap masyarakat  terhadap mereka selama di perjalanan sampai ke desa cukup baik, tanpa mengalami sedikit pun kekerasan. Dan mereka juga mengatakan tidak keberatan dibawa ke desa.

 

Beberapa warga Pandumaan dan Sipituhuta khususnya kaum ibu, tidak sabar melihat wajah ketiga karyawan tersebut. Dengan pilu, para ibu tersebut menjelaskan kepada ketiga karyawan tersebut tentang arti tombak haminjon bagi hidup mereka. Dari tombak haminjon inilah mereka bisa hidup dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari sini jugalah anak-anak mereka bisa sekolah, tombak haminjon adalah masa depan pendidikan anak-anak mereka. Ketiga karyawan tersebut hanya manggut-manggut.

 

Pdt Sinambela juga meminta supaya mereka (pekerja TPL ini) berjanji untuk tidak lagi terlibat dalam kegiatan TPL di lokasi tersebut, karena lokasi tersebut merupakan tanah adat mereka dan saat ini masih dalam sengketa.  Mereka pun berjanji atas permintaan warga tersebut. Setelah itu, mereka pun sepakat untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai sesuai dengan apa yang mereka janjikan.

 

Sekitar pukul 17.00 Wib, Kapolsek dan Camat  Kecamatan Pollung mendatangani Kepala Desa Pandumaan, untuk mendiskusikan rencana penyerahan tiga karyawan TPL tersebut ke Polres. Kedatangan mereka juga terkait dengan adanya potensi konflik antara warga Dusun Marade dengan warga Desa Sipituhuta dan Pandumaan (konflik horizontal). Konflik ini disebabkan adanya kesalahpahaman antar dusun tersebut, di mana pada saat warga Sipituhuta melakukan penjagaan di Dusun Dongdong, ada warga Dusun Marade yang melintas, yang akan menjemput adiknya dari pinggir Tombak. Namun yang bersangkutan dicegat di Pandumaan dengan alasan warga sedang berjaga, dan menawarkan supaya mereka (warga yang sedang jaga) yang menjemput adiknya ke tombak. Salah seorang dari warga pun pergi menjemput adik si warga Dusun Marade tersebut ke pinggir tombak dan mengantarkannya ke Dusun Marade. Namun kejadian ini tidak bisa diterima warga Dusun Marade, mereka pun membuat plang  di portal menuju Desa Sipituhuta dan Pandumaan, dan melarang warga dua desa tersebut melewati portal tersebut. Kepala Desa bersama dengan Camat dan Kapolsek pun pergi untuk menjelaskan kesalahpahaman yang berulang ini. (Sebelumnya sudah ada kesalahpahaman karena isu: warga Dusun Marade ada yang menjual tombak)

 

Sekitar pukul 18.30 Wib, Kepala Desa pun kembali ke Pandumaan,  sementara warga sudah tidak sabar untuk ikut serta mengantar ketiga pekerja TPL tersebut ke kantor Polres. Namun karena beberapa pertimbangan keamanan warga karena sudah malam, pengurus kelompok dari dua desa ini pun memutuskan supaya yang berangkat ke Polres untuk mengantar ketiga pekerja TPL tersebut hanya utusan saja. Keputusan ini tidak bisa diterima warga, dan sempat menimbulkan kemarahan warga terhadap pengurus. Namun setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari pengurus, akhirnya warga menerima keputusan tersebut demi menjaga kesatuan mereka meskipun tetap merasa kecewa.

 

Akhirnya, sekitar pukul 19.15 Wib, Kepala Desa Pandumaan dengan salah seorang warga mengantar ketiga pekerja TPL tersebut ke Kantor Polres bersama dengan Camat dan Kapolsek. Dari penuturan warga yang ikut ke Polres: Di Polres sempat terjadi perdebatan antara Kepala Desa dengan Kasat Reskrim.

Penjagaan pun tetap dilakukan di Desa Sipituhuta dan Pandumaan sampai pagi oleh warga.***

 

 

Parapat, 11 Oktober 2012  

Dituliskan berdasarkan laporan warga dan hasil pemantauan/pendampingan KSPPM di lapangan. (beberapa perbaikan dilakukan setelah dikonfirmasi ulang ke warga).

 

Suryati Simanjuntak (Sekretaris Pelaksana KSPPM)

Delima Silalahi (Koordinator Studi dan Advokasi KSPPM)

KSPPM Parapat-2012

-->