Laporan: Perampasan Tanah Adat Bius Lottung Sinaga Situmorang 15 Turpuk oleh Pemerintah Kabupaten Dairi

Oleh Suryati Simanjuntak

 


 

Asal-usul penguasaan dan sejarah masyarakat

Masyarakat adat yang berdomisili di wilayah pemerintahan Desa Parbuluan I, II, dan III adalah masyarakat adat Batak Toba (Batak). Sebelum kemerdekaan, wilayah ini termasuk keresidenan Tapanuli. Sekitar tahun 1963, dijadikan bagian dari wilayah Kabupaten Dairi. Jadi meskipun wilayah ini berada di Kabupaten Dairi, mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat Batak Toba.

 

Sebagai komunitas masyarakat adat, masyarakat di wilayah ini memiliki dan tunduk kepada kebiasaan atau hukum adat yang hingga saat ini masih ada dan berlaku. Mereka menamai wilayah adat dan kesatuan komunitas masyarakat adat dengan Bius Lottung Sinaga-Situmorang yang terdiri dari 15 turpuk (bagian marga yang memiliki hak sebagai pengambil keputusan adat dan mewakili marga-marga pemilik tanah). Marga-marga yang termasuk dalam 15 turpuk inilah yang disebut sebagai Bius. Raja Bius (pengetua adat) dipilih dan ditentukan berdasarkan garis keturunan yang disesuaikan dengan Tarombo (silsilah keturunan).

 

Raja Bius (pengetua adat) 15 turpuk inilah yang berperan tidak hanya dalam upacara adat yang sifatnya seremonial tetapi juga dalam hal pengaturan, pengelolaan, dan pemilikan atas sumberdaya alam seperti tanah, tombak/tombak raja, dan perkampungan. Raja bius berperan memimpin rapat-rapat dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Hingga saat ini peran-peran Raja Bius, Raja Jolo, Ujung Barita, Parbaringin, dan lainnya masih hidup dan berlaku di wilayah ini.

 

Seperti umumnya masyarakat adat, mereka memiliki tanah (wilayah) mulai dari yang disebut dengan parhutaan (perkampungan), areal perladangan, hingga tombak/tombak raja (hutan). Hingga saat ini, wilayah Bius 15 turpuk ini terdiri dari 52 huta (perkampungan), sekarang disebut dengan 3 desa, dengan penduduk sekitar 2000 KK atau sekitar 7000 jiwa, dengan luas wilayah sekitar 4.500 Ha. Kepemilikan tanah di wilayah ini juga masih kepemilikan bersama secara adat. Sehingga siapapun dari komunitas marga-marga yang termasuk dalam Bius 15 turpuk ini tidak boleh melakukan peralihan dan menjual tanah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Bius 15 turpuk. Apabila hal ini dilanggar, akan dikenakan sanksi adat.

 

Sejak jaman penjajahan Belanda batas-batas kepemilikan di wilayah ini sudah disepakati dengan jelas. Sejauhmana yang disebut dengan Register dan yang mana yang menjadi milik masyarakat (Tombak/Tombak Raja).

 

Pada tahun 1990, ketika Kabupaten Dairi dipimpin Bupati Drs JPA Silalahi, wilayah adat ini  sudah pernah dirampas dan diserahkan pemerintah Kabupaten Dairi ke pihak PT Agro Citra Wahanamas Gemilang (ACWG). Pada saat itu, mereka berjuang mempertahankan tanah adat  ini. Dan melalui perjuangan, sekitar 5 tahun, akhirnya pihak PT ACWG pun angkat kaki dari tanah adat  tersebut. Meskipun untuk perjuangan ini,  8 warga mendekam di penjara dengan hukuman yang berbeda-beda (4-8 tahun).

 

Penyebab Konflik

  1. Pada bulan Pebruari 2011, Bius Lottung Sinaga-Situmorang 15 turpuk mendapat surat yang sifatnya penting dari Camat Kecamatan Parbuluan. Surat tersebut memberitahukan tentang akan diadakannya identifikasi batas hutan rakyat dan areal penggunaan lain.
  2. Pada bulan Mei 2012, Bius Lottung Sinaga-Situmorang 15 turpuk mendapat undangan dari Camat Kecamatan Pollung yang isinya: untuk bersama-sama mengadakan survey lapangan untuk identifikasi lahan Kawasan Hutan Register, Areal Kawasan Hutan Penggunaan Lain dan Lahan/Hutan yang secara ulayat dan adat istiadat dikuasai oleh masyarakat.  Hal ini diperlukan sebagai bahan untuk memastika letak areal/kawasan hutan seluas 2.994 Ha yang sudah diserahkan Pemerintah Pusat menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.
  3. Pada 18-20 Mei 2011 diadakan pemetaan areal. Pada berita acara penetapan tapal batas antara Tombak Raja (hutan milik masyarakat adat) dengan lahan asset pemerintah Kabupaten Dairi disebutkan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi/mengganggu hak-hak kepemilikan masyarakat khususnya Tombak Raja yang secara adat/ulayat menjadi hak masyarakat Bius Lottung Sinaga-Situmorang 15 turpuk Parbuluan yang ditandai dengan batas (PAL) serta disesuaikan dengan titik koordinat yang sudah ditetapkan (hasil pemetaan warga dengan pihak Pemkab) yakni,

    a. PAL HPT B/53 (Der 98;2, Menit 26;36, Detik 35, 67; 48,64)

    b. Munggu (Der 98;2, Menit 26;36, Detik 42,07; 33,69)

    c. Munggu (Der 98;2, Menit 27;35, 44,44;35,07)

    d. PAL Tanpa Identitas (Der 98;2, Menit 27;35, Detik 38,2;49,66)

    e. PAL HP B/109 (Der 98;2 Menit 29;34, Detik 4,62;54,01)

    f. PAL HP B/110 (Der 98;2, Menit 7,76; 54,31)

    g. PAL HPT B/69 (Der 98;2, Menit 29;34, Detik 4,73;56,65)

    h. PAL HPT 89/D (Der 98;2, Menit 32;33, Detik 10, 633; 50,741)

     i. PAL HPT 89/E (Der 98;2, Menit 32,33, Detik 12,85;51,539)

     j. PAL HPT 89/D (Der 98;2, Menit 32;33, Detik 4,327;52539)

 

4. Namun yang terjadi kemudian adalah sebaliknya atau berbeda dengan kesepakatan awal. Karena kemudian pihak    pemerintah Kabupaten Dairi membuat patok (tanda batas/plakat) justru di wilayah adat milik Bius Lottung Sinaga-Situmorang, dalam hal ini sudah termasuk areal perladangan, perkampungan, areal gereja, pekuburan/tugu, dll.

 

5. Selanjutnya warga mendapat informasi bahwa pemerintah Kabupaten Dairi sudah menyerahkan areal kami tersebut ke PT Global Agro Perkasa (GAP) untuk dijadikan perkebunan kopi.

6. Melihat tindakan Pemerintah Kabupaten Dairi ini, Bius Lottung Sinaga-Situmorang sebagai pemilik tanah sangat keberatan. Keberatan ini dalam beberapa pertemuan dan dialog dengan Camat, sudah disampaikan. Namun Camat tidak menanggapinya, justru Camat berupaya membujuk para Bius/warga agar menyerahkan tanah tersebut dengan menerima pago-pago. Padahal menurut hukum adat Batak, pago-pago biasanya diberikan kepada pihak ketiga sebagai uang saksi. Dalam hal ini, Camat melakukan pendekatan dengan manipulasi hukum adat. Tawaran Camat ini teap ditolak. Atas penolakan ini, Camat menantang warga dengan mengatakan: “Dari mana jalannya masyarakat tidak mau menerima pago-pago dan perusahaan. Ini tidak bisa gagal. Ke mana pun main!”

 

Tuntutan/Upaya yang dilakukan

Berdasarkan hal-hal di atas, maka masyarakat adat Bius Lottung Sinaga Situmorang 15 turpuk (Desa Parbuluan I, II, dan III) melakukan protes dan audiensi ke DPRD Kab.Dairi, serta menyurati berbagai instansi terkait. Dalam tuntutannya warga menyatakan secara tegas:

  1. Keberatan atas tindakan pemerintah Kabupaten Dairi yang membuat patok/plakat secara sepihak di atas tanah adat milik Bius Lottung Sinaga-Situmorang;
  2. Tidak setuju dan tidak akan menyerahkan tanah adat tersebut kepada pihak mana pun, termasuk pemerintah Kabupaten Dairi. Karena tanah-tanah tersebut adalah sumber kehidupan dan warisan dari leluhur mereka.

Karena itu Bius Lottung Sinaga-Situmorang meminta kepada pemerintah, baik pemerintah pusat hingga daerah agar:

  1. Menghormati, mengakui, dan melindungi hak-hak Bius Lottung Sinaga-Situmorang 15 turpuk sebagai pemilik tanah-tanah adat tersebut;
  2. Menghentikan segala aktifitas di atas tanah-tanah adat tersebut.
  3. Tidak menerbitkan ijin, membatalkan/mencabut ijin-ijin yang diterbitkan di atas tanah-tanah adat tersebut.

 

 

 

13 Juli 2012

Suryati Simanjuntak

KSPPM Parapat

-->