Membangun Gerakan Bersama untuk Pemulihan Tanah Batak

Belajar dari dampak buruk kehadiran PT Toba Pulp Lestari (TPL)

Oleh Roganda Simanjuntak


 

Dari Indorayon menjadi TPL

PT Inti Indorayon Utama (IIU) Tbk pernah berhasil ditutup pada tahun 1998 oleh karena desakan dan perjuangan rakyat di Tapanuli, khususnya di sekitaran Porsea. Namun pada tahun 2002, pemerintah melalui Presiden Megawati pada saat itu, memberikan ijin untuk beroperasi kembali sebagai bentuk ‘win-win solution’ di mana sebelumnya IIU memproduksi bubur kertas dan rayon, kini hanya memproduksi bubur kertas. Nama perusahaan perusak tanah Batak itu pun berganti menjadi Toba Pulp Lestari (TPL).


Walaupun pemerintah dan perusahaan pada saat itu secara jorjoran mengkampanyekan kepada rakyat bahwa TPL sudah memiliki paradigma baru, akan tetapi rakyat tidak percaya dan terus melakukan gerakan penolakan terhadap perusahaan ini. Rakyat tidak yakin  dengan paradigma baru yang didengung-dengungkan kepada mereka karena paradigma baru bagi mereka hanyalah sebatas pergantian nama perusahaan saja. Sedangkan watak aslinya masih tetap sama. Tetapi kemudian aksi-aksi penolakan tersebut pun semakin melemah oleh karena pengerahan kekuatan aparat keamanan secara besar-besaran untuk menghempang kekuatan rakyat. Ntah berapa banyak korban kekerasan aparat bahkan ada yang meninggal ketika itu. Aksi-aksi penolakan pun semakin melemah dikarenakan taktik perusahaan yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk memecah belah kekuatan rakyat.


Aksi-aksi penolakan terhadap TPL pun semakin sepi, TPL pun dengan leluasa beroperasi kembali. Walaupun masih juga ada aksi penolakan akibat dari dampak limbah perusahaan yang sangat meresahkan warga seperti di di Siruar (2007) dan di beberapa tempat lainnya. Tetapi dengan mudah dan lihai perusahaan menyelesaikan dan menutup-nutupinya dari amatan publik. Apalagi pemerintah daerah pada saat itu lebih berpihak kepada perusahaan.


Strategi membungkam perlawanan rakyat digunakan lewat program-program Comunity Development (CD) TPL di daerah-daerah yang dulunya gencar melakukan perlawanan terhadap perusahaan tersebut. Sebut saja di daerah Porsea dan sekitarnya. Alhasil walaupun  pencemaran perusahaan terus berlangsung, warga pun menanggapinya dengan biasa saja paling-paling menutup hidung. Ada juga memang riak-riak kecil di tengah warga yang sudah jenuh melakukan protes. Akan tetapi riak-riak kecil tersebut pun hilang begitu saja karena ada negosiasi dari pihak perusahaan yang bagi warga kebanyakan menganggap bahwa hasilnya hanya menguntungkan segelintir orang saja.


Bangkitnya Kembali Perlawanan Rakyat

Rasa jenuh oleh warga yang dulunya eksis melakukan perlawanan, dan berhasilnya pihak perusahaan ‘menjinakkan’ komunitas-komunitas dan beberapa tokoh masyarakat di berbagai tampat di kawasan Tano Batak, membuat TPL berada di atas angin untuk kembali menunjukkan taringnya atau watak aslinya dengan melakukan aksi-aksi perampasan tanah/hutan adat di berbagai daerah. Hutan adat yang dulunya berisi hutan alam dan tanaman rakyat berhasil dihancurkan.


Kita lihat saja kehancuran tombak haminjon[1] di Tano Marbun atau Kecamatan Pollung. Aksi penghancuran haminjon (kemenyan) berlangsung hingga kini. Akan tetapi warga Pandumaan dan Sipituhuta dengan gigih mempertahankan tombak haminjon dan tanah adatnya. Perjuangan mereka pun harus dibayar dengan mahal. Kriminalisasi oleh TPL dan aparat keamanan, mereka dicap sebagai warga yang tidak taat hukum.


Aparat kepolisian dalam melakukan fungsinya bekerja tidak profesional, lebih berpihak kepada pihak TPL, terbukti dengan pengaduan yang disampaikan warga tidak pernah ditanggapi.  Apabila pihak TPL yang membuat pengaduan secepat mungkin polisi akan segera bertindak. Penangkapan paksa dengan menggunakan kekerasan terhadap warga, tidak sesuai dengan prosedur dilakukan pada dini hari, sehingga 16 warga Pandumaan-Sipituhuta ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan di Mapolda Sumut. Penjarahan barang milik warga dan pengepungan desa oleh ratusan Brimob adalah bukti yang sangat jelas dari keberpihakan polisi (pemerintah) kepada perusahaan. (Baca: Ketika Moncong Senjata menjadi Cara Penyelesaian Konflik Agraria)


Padahal warga punya alasan kuat untuk menghempang aktifitas perusahaan. Karena yang mereka perjuangkan adalah tanah adat tombak haminjon yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak ratusan tahun lalu. Hidup mereka benar-benar bergantung kepada hasil tombak haminjon. Hukum adat yang diwarisi dari nenek moyang mereka juga masih tetap dipertahankan sehingga mereka punya landasan hukum yang jelas untuk tetap mempertahankan tanah/hutan adatnya.


Akan tetapi karena lemahnya pengakuan dan perlindungan negara terhadap keberadaan masyarakat adat, sementara di dalam konstitusi bangsa ini yaitu UUD 1945 sudah jelas disebutkan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya. Pemerintah dengan mudah melanggengkan perampasan tanah/hutan adat lewat konsesi yang diberikan kepada TPL. Tidak tanggung-tanggung, luasan konsesi yang didapatkan TPL dari pemerintah seluas 269.069 ha terdapat di delapan Kabupaten di Sumatera Utara. Hal ini didasarkan SK Menhut No. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992, yang mendapat perobahan dengan SK Menhut No. SK.351/Menhut-II/2004 tentang pemberian HPHTI kepada PT IIU. SK Menhut ini hanya merobah nama, dari PT IIU menjadi PT TPL.


Itu artinya perampasan tanah/hutan adat sesuai dengan luasan konsesi tersebut tidak hanya terjadi di Pandumaan-Sipituhuta atau di Kabupaten Humbang Hasundutan. Akan tetapi melebar sampai ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Simalungun, Tobasa, Samosir, Dairi, Pakpak Barat, Simalungun, dan Samosir. Di beberapa tempat, hingga saat ini warga masih tetap melakukan perlawanan kepada perusahaan perusak Tano Batak ini.


Selain perampasan tanah/hutan adat dan pengrusakan lingkungan di Tano Batak, TPL juga melakukan pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang dibuat pemerintah. Namun faktanya, Menteri Kehutanan tidak pernah berani mencabut izin konsesi TPL. Padahal perusahaan ini sudah terbukti menguasai hutan alam di luar izin/konsesi yang diberikan, sebagaimana sanksi pencabutan yang diatur dalam PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Paling parahnya, TPL sesungguhnya telah mengingkari kewajiban untuk menata batas areal konsesinya 36 bulan sejak diterbitkan izin HPH-TI pada tahun 1992 sebagaimana diatur di dalam SK Menhut No. 493/Kpts-II/1992 tentang izin Indorayon. Selain itu, TPL juga telah melanggar Permenhut No. P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas, Permenhut No.50/Menhut-UU/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Se-Sumut, dan terakhir Instruksi Menhut No. SE-1/Menhut-II/2012 tentang Penataan Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Kenyataannya, sampai kini 20 tahun beroperasi, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah berupa sanksi penutupan PT TPL atas berbagai permasalahan yang diakibatkannya.


Gerakan Bersama Untuk Tutup TPL

Berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak lain bahwa sesungguhnya sumber persoalannya adalah TPL yang masih terus beroperasi dengan leluasa di Tano Batak. Oleh karena itu sudah selayaknya perusahaan penghasil bubur kertas ini ditutup! Karena lebih banyak mudaratnya dari pada manfaat yang dirasakan rakyat.


Sudah terbukti bahwa hanya melalui gerakan rakyat yang solid, Indorayon berhasil ditutup. Demikian juga untuk menutup TPL harus juga melalui gerakan rakyat yang solid. Gerakan yang dibangun di desa harus terhubung dengan gerakan yang sama yang dibangun di kota. ***




[1]               Tanah adat yang didalamnya terdapat pohon kemenyan dan pohon-pohon alam lainnya yang berfungsi sebagai tanaman pelindung pohon kemenyan. Tanah adat ini sudah dikelola 13-16 generasi.

 

-->