Menabur uang, Menebar Konflik, Menyuburkan Korupsi

Oleh Delima Silalahi

 

Sebuah Catatan Perjalanan Berliku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aek Nauli I Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Menegakkan Kebenaran sebagai akibat dari terbitnya Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Aek Nauli –I dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL)

 

 

Kesepakatan Berbuah Petaka

“Menyelenggarakan pemerintahan yang baik” merupakan salah satu misi pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebuah misi yang perlu didukung oleh semua pihak termasuk masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tentunya tidak asal-asalan dalam merumuskan visi dan misinya, atau sekedar ikut-ikutan menggadang-gadang tema pemerintahan yang baik menjadi salah satu misinya.

 

Misi ini menjadi sangat menarik bagi saya, karena tentu saja pemkab Humbang Hasundutan akan menerjemahkan misi itu dalam program dan kebijakan yang diputuskan. Pemerintah pastinya akan mendukung segala upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di daerahnya. Setidaknya itulah yang terbersit di benak saya, ketika Juli 2012 lalu, berdiskusi dengan lima pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aek Nauli I dan beberapa warga Desa  tersebut tentang kekecewaan  mereka terhadap tindakan Kepala Desanya yang telah membuat kesepakatan dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk, tanpa sepengetahuan masyarakat juga BPD sebagai lembaga perwakilan di desa. Akibat kesepakatan tersebut, kepercayaan masyarakat pun hilang sekejab kepada kepela desa yang mereka pilih tersebut. Dalam diskusi tersebut saya sangat yakin, bahwa kesadaran kritis pengurus BPD untuk menjalankan fungsinya sesuai aturan perundang-undagan pasti seiring dengan misi pemkab ini.

 

Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani kepala desa tersebut dianggap telah mengkhianati kepercayaan mereka. Terlebih kesepakatan ini menyangkut pemberian tombak haminjon (hutan kemenyan) yang diwariskan leluhurnya kepada mereka dan sudah dikelola ratusan tahun kepada pihak PT TPL. Berita Acara Kesepatan yang dibuat pada 7 Maret 2011 yang lalu ini ditandatangani oleh empat orang dari Desa Aek Nauli I  dan Aek Nauli II  sebagai pihak I dan dua orang dari PT TPL sebagai pihak kedua. Salah satu poin kesepakatan tersebut bahwa Pihak pertama berjanji untuk menjamin keamanan pihak TPL untuk beroperasi di tombak haminjon masyarakat Aek Nauli. Kesepakatan ini baru diketahui warga sekitar bulan Juni 2012 yang lalu. Munculnya Berita Acara ini sontak membuat masyarakat kaget dan marah. Terlebih lagi di berita acara kesepakatan tersebut dicantumkan nama delapan warga yang sama sekali tidak mengetahui adanya kesepakatan ini.

 

Delapan warga yang dicantumkan namanya pun telah mengadukan para pihak yang bertandatangan dalam berita acara kesepakatan tersebut dengan dugaan pemalsuan surat-surat kepada Kepolisian Resort Humbang Hasundutan. Namun laporan ini tidak berjalan mulus, pihak kepolisian akhirnya mengeluarkan Surat Pemberhentian Hasil Perkembangan Penyelidikan (SP2HP) pada 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Viktor Sibarani, Kasat Reskrim Polres Humbahas. Sebelumnya hal ini memang sudah diprediksi karena kasus ini menyangkut sebuah perusahaan raksasa yang katanya kebal hukum di negara ini. Namun tekad mencari keadilan dan kebenaran memotivasi kedelapan warga tersebut untuk melakukan pengaduan.

 

Kekecewaan warga terhadap kepala desa ini memang bukan yang pertama kali, karena pada tahun 2008, dia juga telah menandatangani peta trayek batas PT TPL tanpa sepengetahuan masyarakat desa dan BPD.

 

Pemberhentian Kepala Desa Sebagai Sanksi

Timbulnya gejolak di tengah masyarakat mendorong Badan Permusyawaratan Desa untuk mengadakan rapat musyawarah desa tentang munculnya surat kesepakatan tersebut. Kegeraman masyarakat juga semakin bertambah ketika diketahui bahwa sebagai imbalan dari lahirnya kesepakatan ini PT TPL juga memberikan uang penghargaan sebesar Rp. 30 juta. Kwitansi tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa dimaksud lengkap dengan stempel kepala desa. Keberadaan uang ini pun sama sekali tidak ketahui oleh masyarakat termasuk BPD. Musyawarah Desa Aek Nauli I pun digelar pada Minggu, 22 Juli 2012 yang lalu. Hasilnya mereka meminta BPD untuk segera memproses pemberhentian kepala desa setelah mempertimbangkan kesalahan kepala desa yang sudah berkali-kali ini.

 

Berangkat dari mandat musyawarah desa tersebut juga dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa khususnya pasal 16 dan pasal 17 maka BPD pun segera mengadakan Rapat Musyawarah BPD pada 24 Juli 2012. Rapat BPD ini juga memutuskan untuk segera membuat surat pengajuan pemberhentian kepala desa.

 

Dengan keyakinan bahwa pemerintah kabupaten dan kecamatan akan memberikan respon positif terhadap surat mereka, maka BPD pun akhirnya melayangkan surat pengajuan pemberhentian kepala desa tersebut kepada Bupati Humbang Hasundutan pada akhir Juli 2012 yang lalu.

 

Proses panjang dan bertele-tele

Paska pengajuan pemberhentian kepala desa tersebut, atas perintah Bupati, camat Pollung pun mencoba memfasilitasi pertemuan warga di kantor camat. Akhirnya pada saat itu disepakati agar persoalan ini diselesaikan secara musyawarah kembali di desa dengan beberapa catatan termasuk upaya membatalkan Berita Acara Kesepakatn tersebut dan menjamin PT TPL tidak lagi beroperasi di tombak mereka. BPD pun sepakat untuk mencoba menyelesaikannya di desa bersama tokoh-tokoh masyarakat dan tetua adat. Selain itu juga disepakati agar dinas kehutanan dan kecamatan melakukan sosialisasi tentang peta trayek batas PT TPL yang ditandatangani kepala desa tersebut pada tahun 2008. Hal ini sedikit janggal karena atas desakan masyarakat kecamatan Pollung tahun 2011, peta trayek batas konsesi PT TPL ini pun sudah diajukan Pemerintah Kabupaten untuk direvisi oleh kementerian kehutanan. Jadi sangat tidak ada kaitan pengajuan pemberhentian kepala desa ini dengan sosialisai peta trayek batas PT TPL tersebut.

 

Pada 3 Agustus 2012, empat orang dari pihak pertama yang ada dalam berita acara kesepakatan itu pun membuat surat ke TPL perihal Pembatalan Berita Acara Kesepakatan Antara Masyarakat Desa Aek Nauli Dengan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Tanggal 07 Maret 2011. Alasan mereka adalah karena ada kekeliruan dalam pembuatan kesepakatan tersebut. Dalam surat itu juga pihak pertama mengakui adanya uang yang diperoleh dari penerbitan berita acara tersebut.

 

Namun upaya pihak pertama untuk mencabut Berita Acara Kesepakatan itu pun tidak membuahkan hasil. BPD pun kembali mendesak pemerintah tersebut. Dari hasil diskusi dengan Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Humbang Hasundutan, Augus Sinaga bersama camat disarankan agara BPD terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban Kepala Desa tentang perkembangan upaya penyelesaian yang sudah disepakati sebelumnya sebagaimana diatur dalam perda Humbahas tentang pemberhentian kepala desa. Disarankan juga agar camat segera memfasilitasi para pihak duduk bersama untuk mencari fakta yang kuat untuk proses pemberhentian kepala desa ini. Atas saran ini BPD pun mengundang kepala desa dimaksud untuk menghadiri rapat laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD tentang kasus ini. Pada rapat yang diselenggarakan pada 21 September 2012 itu, kepala desa menjelaskan bahwa kelambatan proses ini karena pihak TPL belum memiliki waktu untuk bisa duduk bersama dengan mereka. Di samping itu juga dinas kehutanan dan kecamatan belum melakukan sosialisasi peta trayek batas PT TPL tersebut.

 

Mendengar hal ini akhirnya BPD pun kembali memutuskan untuk tetap melanjutkan pemberhentian kepada desa tersebut dengan mengajukan kembali surat pada 24 September 2012 yang lalu. Pada hari yang sama, camat pun mempertemukan Kepala desa dengan BPD di kantor camat. Berdalih kembali kekesepakatan sebelumnya camat pun meminta agar kepala desa dan BPD terlebih dahulu mengklarifikasi dan mengupayakan pencabutan berita acara kesepakatan tersebut kepada TPL. Akhirnya BPD pun sepakat untuk menunggu hasil pertemuan dengan TPL tanggal 5 Oktober 2012.  Namun dari pertemuan dengan pihak PT TPL dengan tokoh masyarakat Aek Nauli dan BPD, pihak TPL tidak bersedia mencabut kesepakatan tersebut dan mengatakan bahwa operasional mereka di lokasi Aek Nauli 1 bukan karena adanya kesepakatan tersebut. Berangkat dari hasil pertemuan tersebut, BPD pun akhirnya memutuskan untuk mendesak pemerintah kabupaten memproses pemberhentian kepala desa tersebut.

 

Menunggu Sikap Tegas Pemerintah

BPD berharap pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan melihat ini sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di daerahnya. Di tengah panjangnya proses yang harus dilalui ini, BPD juga masih yakin bahwa pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan mengedepankan kepentingan masyarakat Desa Aek Nauli I, dibandingkan dengan kepentingan pihak-pihak lain.

 

Di sisi lain KSPPM melihat bahwa upaya BPD ini menggunakan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PP  No 72/2005 tentang Desa ini merupakan pendidikan politik yang pantas diacungi jempol dan dijadikan contoh bagi lembaga perwakilan yang ada di desa-desa lain. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sudah seharusnya memberikan apresiasi ketika lembaga perwakilan yang ada di desa menjalankan fungsinya dengan baik. Karena salah satu langkah perwujudan pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kemandirian lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsinya.

 

Penyelesaian terhadap kasus ini seharusnya sudah tidak perlu melalui proses panjang dan bertele-tele seperti yang dialami oleh BPD Aek Nauli I ini. Dalih Camat Pollung, bahwa perlu dilakukan pencarian fakta tidak sepenuhnya bisa dibenarkan, mengingat yang bersangkutan dengan yang lainnya juga telah mengakui adanya kekeliruan dalam proses pembuatan kesepakatan itu sehingga mereka membuat surat pembatalan kesepakatan pada 3 Agustus 2012 lalu. Kekeliruan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat ini merupakan larangan bagi kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 16 point e, PP No 72/2005 tentang Desa.

 

Tidak berhenti di sana, pemerintah kabupaten seharusnya tidak perlu berlama-lama memprosesnya mengingat bahwa dalam penerbitan kesepakatan ini juga dibarengi dengan pemberian imbalan (uang penghargaan) dari pihak PT TPL. Hal ini juga menjadi larangan bagi Kepala Desa sebagaiman diatur dalam pasal 16 point f yakni Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang,barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

 

Dalam hal ini sebenarnya sanksi hukum harus diberikan kepada kedua belah pihak, karena perusahaan juga dilarang memberikan gratifikasi kepada pemerintah, dari tingkat desa sampai nasional. Perusahaan ini, dengan menabur uang yang dimiliki terbilang sukses juga menebar konflik, tidak hanya antar masyarakat tetapi juga antara masyarakat dengan pemerintah. Bahkan perusahaan ini juga terbukti ikut menyuburkan korupsi di tingkat desa. ***

-->