STKS Menelisik Kebijakan Anggaran di Kabupaten Samosir

 

 

Rabu (20 Mey 2016), Serikat Tani Kabupaten Samosir  STKS) melakukan bedah APBD tahun 2016 di Sopo KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat).  Acara yang dilakukan setiap tahun ini merupakan salah satu wujud partisipasi rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah.


Delima Silalahi, koordinator studi dan advokasi KSPPM,  yang menjadi fasilitator dalam bedah APBD itu menjelaskan bahwa adalah tanggungjawab warga negara melakukan pengawasan terhadap seluruh program pembangun yang ada di desa maupun di daerahnya.  Termasuk di dalamnya melakukan bedan dan analisis APBD.


Pada bedah APBD  Samosir TA 2016, tersebut STKS fokus pada alokasi anggaran untuk bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian. Alokasi anggaran untuk ketiga bidang ini dianggap bisa menjadi salah satu indikator penting bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang mayoritas adalah petani.


Dari total anggaran belanja sebesar Rp, 850.073.967.860, alokasi anggaran yang mendukung sektor pendidikan sekitar Rp, 238.728.801.834, atau sekitar 28%, sudah termasuk gaji dan biaya kedinasan. Jika merujuk pada pasal 49 ayat 1 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nsional, angka tersebut masih jauh dari amanat undang-undang. Karena dalam pasal tersebut dikatakan, ’’Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN) pada sektor pendidikan minimal, dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).”


Peserta bedah APBD tersebut melihat bahwa,  dari alokasi anggaran tersebut gaji dan biaya kedinasan menelan lebih dari 50% untuk pembiayaan gaji dan kedinasan. Sehingga lokasi anggaran yang benar-benar  mendukung peningkatan kualitas pendidikan hanya berkisar 10% dari total anggaran belanja. Hal ini dianggap menyalahi amanat undang-undang, sehingga menjadi catatan penting bagi pemerintah kabupaten Samosir ke depan.


Hal yang sama terjadi dalam sektor kesehatan yang alokasi anggaran belanjanya sekitar Rp,103.479.511.777,00 yang ditampung di Dinas Kesehatan Kabuten Samosir, RSUD Hadrianus Sinaga, dan Kantor Keluarga Berencana (KB).  Alokasi anggaran  belanja untuk sktor ini mencapai 12%, sayangnya sama halnya dengan sektor pendidikan, angka tersebut termasuk pembiayaan gaji dan kedinasan. Padahal dalam Pasal 171 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  diamanatkan, “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,  kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.”


STKS melihat bahwa alokasi anggaran diluar gaji di ketiga instansi pemerintah tersebut hanya berkisar 5,73% dari total belanja, artinya bahwa masih sangat jauh dari apa yang diamanatkan undang-undang. Selain alokasi anggaran yang dianggap tidak berpihak pada rakyat ini, peserta diskusi juga melihat bahwa banyak hal yang harus dibenahi terkait pelayanan kesehatan terhadap rakyat khususnya rakyat miskin di Samosir. Di samping banyaknya orang miskin yang tidak mendapatkan subsidi BPJS, padahal sebelumnya mendapatkan kartu jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), informasi-informasi penting terkait kesehatan juga sering tidak tersampaikan ke masyarakat. Misalnya, banyak peserta yang tidak mengetahui bahwa layanan Jaminan Persalinan Gratis (JAMPERSAL), masih terdapat di desa atau puskesmas. Karena selama ini mereka sangat sulit mengaksesnya, padahal di APBD masih tetap dianggarkan.


Hal lain yang juga luput dari perhatian pemerintah adalah tidak adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Padahal ancaman untuk penyebaran virus ini di Kabupaten Samosir cukup tinggi dengan mulai hadirnya kelompok-kelompok rentan dan beresiko. DI samping itu isu ini menjadi persoalan bangsa yang harusnya disikapi secara bersama-sama dari tingkat pusat ke daerah.


Dari sektor pendidikan dan kesehatan, STKS kemudian membedah alokasi angagran yang mendukung sektor pertanian.  Pemerintah Kabupaten Samosir dilihat dari kebijakan anggaarannya, dianggap belum berpihak kepada petani. Total anggaran belanja untuk tahun ini hanya sekitar Rp. 37.439.943.569,00 yang ditampung di Dinas Pertanian, Peerikanan dan Peternakan, Badan Ketahanan Pangan dan pembangunan irigasi di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Angka yang hanya berkisar 4% dari total anggaran belanja tersebut tentutnya tidak akan mampu menjawab persoalan-persoalan petani di Kabupaten Samosir. Padahal dari data 2011, sektor pertanian memberikan kontribusi paling besar (67,95%) terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Samosir tahun 2011, disusul oleh sektor jasa-jasa (18,35%), sementara sektor-sektor yang lain hanya memberikan peranan kurang dari 10 %. Sektor yang memberikan peranan terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu 0,03%. Selain berkontribusi  terhadap pembentukan PDRB, mayoritas penduduk di Samosir adalah petani. Namun alokasi anggaran untuk sektor ini sangat rendah.


Persoalan lainnya yang terbaca dari kebijakan angaran ini, adalah program untuk sektor pertanian masih banyak yang tidak menjawab persoalan petani. Misalnya program Badan Ketahanan Pangan, harusnya menjawab persoalan ketersediaan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Samosir.  Badan ini harusnya  menghasilkan program yang memotivasi dan meningkatan ketrampilan petani untuk memproduksi produk pangan, sehingga tidak tergantung pada produk pertanian pangan dari luar daerah sebagaimana yang terjadi selama ini. Sayangnya dari program yang ada, hanya ada dua priogram yang behubungan dnegan pangan, yakni  program peningkatan ketahanan pangan (pertanian dan perkebunan) sebesar Rp.  638.813.400, - dan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan sebesar Rp.  1.083.827.000,-. Angka-angka ini juga masih memberikan keraguan ketika melihat item kegiatan yang direncanakan. Kegiatan yang dilakukan juga jauh dari apa yang diharapkan. Misalnya anggaran untuk Rapat Dewan Ketahanan Pangan menelan Rp. 124.197.000,-, jauh lebih besar dari kegiatan  Pneingkatan Desa Mandiri Pangan yang hanya Rp. 75.597.000. Di samping acara-acara seremoni lain yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan letahanan pangan di Kabupaten Samosir.


Sama halnya dengan program yang diitampung di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, masih ada beberapa program yang dianggap tidak berdampak langsung terhadap peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Persoalan-persoalan pertanian seperti ketersediaan air, khususnya di pebukitan yang sangat sulit mendapatkan air, belum menjadi prioritas pemerintah. Dan ini menjadi persoalan yang sudah berlangsung lama dan sampai saat ini belum teratasi.


Dalam diskusi, peserta juga saling berbagi tentang pengamatan mereka terhadap program – program pertanian yang ada di desa. Diakui bahwa penyuluh pertanian di beberapa desa sudah melakukan fungsinya dengan baik, namun mereka merasa belum optimal. Masih ada yang menolak untuk datang ke desa ketika diminta oleh kelompok dengan alasan bahwa mereka bukan anggota gabungan kelompok tani (gapoktan). Padahal menurut pemahamn peserta, pelaksanaan pembangunan di daerah harus memiliki prinsip keadilan. Semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang sama, terlepas dia masuk dalam kelompok binaan pemerintah atau tidak.


Selain kendala di atas, persoalan lain yang dialami selama ini adalah, ketika program yang dilaksanakan pemerintah tidak tepat waktu dan tepat sasaran. Sehingga banyak program yang gagal. Seperti pengalaman seorang ibu dari Hasinggahan, di mana tahun lalu, mereka mendapat bibit bawang putih dari pemerintah, tapi pada saat itu bukan musim yang pas untuk menanam bawang putih, akibatnya hasil panennya tidak menggembirakan. 


Berangkat dari bedah dan analisis APBD 2016 ini, STKS berharap pemerintah kabupaten Samosir ke depan lebih serius memperhatikan aspek  pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Karena ketiga aspek tersebut juga merupakan dimensi pembangunan Kabupaten Samosir sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten SAMOSIR 2005-2025.  (DS)

-->