Selamatkan Hutan Tele dari Kehancuran

 Oleh David Rajaguguk

 

Senin, 08 April 2013 kurang lebih 450-an warga Samosir bersama berbagai elemen yang terdiri dari KSPPM, STKS, Komunitas Samosir Green, GAMKI Samosir, JPIC Kapusin Medan, KAMU Samosir, Pers Peduli Lingkungan, Komunikasi Bersama Putra Putri Samosir (KBS), Earth Society For Danau Toba (ESDT), Hoeta Ginjang Pusuk Buhit Ecotourism Movement, melakukan aksi bersama dalam rangka penolakan pemberian ijin Prinsip, Lokasi dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Bupati Samosir kepada PT. Gorga Duma Sari (GDS) untuk mengelola Hutan Tele menjadi areal pertanian, peternakan dan perkebunan. Aksi ini merupakan bagian dari kepedulian warga dan berbagai elemen yang ada peduli terhadap  kelestarian lingkungan di Bumi Samosir.

 

Aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen yang peduli dengan Lingkungan Samosir ini didasari beberapa fakta (berdasar hasil investigasi lapangan dan hasil analisis terhadap peraturan yang berlaku mengenai pemberian izin terhadap PT GDS), yaitu:

  1. Hutan Alam Tele termasuk di dalamnya tombak Hariara Pintu di Desa partungkot Naginjang memilki fungsi vital  sebagai salah satu hutan penyangga Danau Toba dan merupakan bagian dari ekosistem hutan kawasan Danau Toba dan Pulau Samosir yang harus dilestarikan.
  2. Hutan Alam Tele dalam hal ini Tombak Hariara Pintu, sampai saat ini masih berfungsi sebagai hutan, di mana di dalamnya masih terdapat berbagai tegakan pohon dari pohon yang berdiameter kecil sampai berdiameter besar 2 (dua) meter. Selain masih terdapatnya berbagai spesias flora dan fauna, dan beberapa di antaranya adalah spesies langka yang harus dilindungi, seperti anggrek hartinah/cymbidium hartina hianum, tumbuhan endemik Sumatera Utara, yang habitat alaminya hanya ada di hutan Tele. Anggrek ini pun saat ini menjadi salah satu dari lima anggrek langka yang terancam punah. Pemusnahan spesies ini bertentangan dengan PP No 7 tahun 1999 tentang perlindungan terhadap 29 anggrek jenis ini.
  3. Sebagai hutan alam, di areal ini masih terdapat plasma nuftah flora sebagai materi penyedia sumber daya genetis dan terpeliharanya keanekaragaman hayati. Perlindungan terhadap plasma nuftah ini diatur dalam PP No. 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Bab II).
  4. Di Hutan alam Tele ini juga terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke wilayah Dairi (Sungai Renun) yang menjadi sumber air irigasi dan kebutuhan rumah tangga masyaraka di sana. Selain itu, areal ini merupakan daerah resapan air yang menjadi sumber air bagi masyarakat di lembah-lembah Samosir, seperti Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Harian.  Alih fungsi hutan alam Tele sangat berdampak buruk bagi ketersediaan air di wilayah Dairi, dan desa-desa yang berada di bawah. Sekaligus akan sangat rawan bencana lingkungan seperti kekeringan, banjir dan longsor sebagaimana yang sudah sering terjadi di beberapa desa di kabupaten Samosir..
  5. Deforestasi yang berjalan terus menerus menjadi ancaman besar bagi kerusakan ekosistem Hutan Alam Tele. Bahkan beberapa waktu belakangan ini, PT Gorga Dumasari (GDS) telah melakukan penebangan dan pengangkutan kayu dari lokasi tersebut hanya berdasarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diperoleh tanpa melalui prosedur yang tepat.
  6. Danau Toba, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional yang harus dijaga dan dilestarikan.
  7. Saat ini perhatian dunia internasional terhadap ancaman perubahan iklim, pemanasan global dan krisis pangan  sangat tinggi. Hal ini didukung dengan lahirnya berbagai kebijakan nasional tentang upaya-upaya menanggulangi dan mengantisipasinya, salah satunya dengan program Toba Go green yang menelan banyak anggaran, tentunya kebijakan daerah di kawasan Danau Toba harus terintegrasi dengan program tersebut.

 

Aksi ini bergerak dari terminal Onan Baru Pangururan menuju kantor DPRD Samosir untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat tentang pengrusakan hutan Tele akibat adanya izin dari Pemerintah Kabupaten Samosir. Di Kantor DPRD massa berhasil mendesak 10 orang anggota DPRD Samosir untuk menandatangai surat dukungan pencabutan Izin PT. Gorga Duma Sari (GDS) dan menolak seluruh bentuk dan aktivitas pengerusakan lingkungan di Bumi Samosir. Anggota DPRD Samosir yang bersedia menandatangi fakta integras adalah Junjungan Situmorang, Tahi Sitanggang, Rosinta Sitanggang, Ridwan Sitanggang, Tuaman Sagala, Nurmerita Sitorus, Pahalatua Simbolon, Nasip Simbolon, Victor Simbolon, dan Lindon Sihombing. Setelah itu sebagian dari Anggota DPRD yang bersedia menandatangai surat dukungan pencabutan Izin PT GDS dan Pengerusakan lingkungan di Samosir ikut mendampingi masyarakat yang melakukan aksi menuju Kantor Bupati Samosir.

 

Peserta Aksi di kantor Bupati diterima oleh Ir. Hatorangan Simarmata, Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. Ombang Siboro, Asisten I Bidang pemerintahan,Msi, Drs. Jabiat Sagala, Kepala BLH Samosir, Ir. YC. Hutauruk, Kepala Dinas Kehutanan Samosir, dan beberapa pejabat lainnya. Menurut Delima Silalahi bahwa pemerintah kabupaten jangan memandang suatu hukum dengan menggunakan kacamata kuda. Jika Pemerintah pusat mengeluarkan suatu kebijakan, seharusnya pemerintah kabupaten dapat memutuskan kebijakan yang terbaik bagi wilayah pemerintahannya.

 

Sempat terjadi bersitegang antara peserta aksi dengan Kadis kehutanan Samosir. Hal ini disebabkan Dinas Kehutanan bersikeras bahwa untuk menghentikan sebuah IPK memerlukan proses yang sesuai dengan Undang-undang. Peserta mengatakan jika Pemkab Samosir tidak dapat menghentikan penebangan maka masyarakat akan menghentikan sendiri aktivitas PT GDS.

 

Menyikapi aksi ini, Ir. Hatorangan Simarmata menegaskan bahwa mereka melalui instansi terkait akan segera membuat surat pemberhentian sementara operasional PT GDS di lokasi tersebut. Peserta aksi pun menunggu surat tersebut.

 

Dalam aksi ini, Forum Pesona menyampaikan pernyataan sikapnya terkait izin yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Samosir kepada PT GDS, yaitu

  1. Pemberian izin pemanfaatan Kayu di lokasi Hutan Alam tele merupakan pengkhianatan terhadap upaya pelestarian Danau Toba dan Pulau Samosir khususnya. Status areal tersebut yang diklaim oleh Pemerintah sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi Pemerintah Kabupaten Samosir untuk sewenang-wenang memberikannya kepada pihak manapun untuk dialihfungsikan tanpa memperhatikan fungsi vitalnya bagi kelangsungan Danau Toba dan Pulau Samosir.
  2. Pemerintah Kabupaten Samosir harus membatalkan segala izin yang sudah diberikan kepada pihak manapun yang berada di areal Hutan Alam tele. Dan mengeluarkan kebijakan moratorium penebangan hutan di wilayah Hutan Alam Tele. Termasuk di dalamnya Ijin Nomor 89 Tahun 2012  tentang  Ijin Lokasi atas Tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas 800 ha terhadap PT Gorga Dumasari sekaligus Ijin Pemanfaatan Kayu yang sudah mereka peroleh dari Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir.
  3. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi kepada PT Gorga Dumasari yang telah melakukan penebangan dan pengangkutan kayu dari lokasi tersebut.
  4. Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan perlindungan terhadap wilayah Hutan alam Tele termasuk di dalamnya Tombak Hariara Pintu, dengan melakukan upaya-upaya rehabilitasi hutan tersebut.
  5. Bupati Samosir harus menindak tegas para pejabat yang sewenang-wenang mengeluarkan izin yang bertentangan dengan upaya-upaya pelestarian hutan yang memiliki fungsi vital bagi Kabupaten Samosir saat ini dan di masa yang akan datang.
  6. Dalam melaksanakan pembangunan, Pemkab Samosir harus mengedepankan pembangunan ramah lingkungan  dan menjadi Kabupaten yang terdepan dalam mendukung Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional sebagaimana sering dinyatakan oleh Bapak Ir. Mangindar Simbolon dalam berbagai pertemuan regional, nasional dan internasional. Sehingga pernyataan-pernyataan tersebut tidak hanya retorika namun terintegrasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

 

 

Hasil dari aksi yang dilakukan oleh oleh masyarakat dengan Forum Pesona akhirnya Pemerintah Kabupaten Samosir melalaui Dinas Kehutanan dan Pekebunanan mengeluarkan surat No. 522.21/384/PH/DKP/2013 untuk yang memerintahkan penghentian sementara seluruh kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu dari lokasi Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) PT GDS sejak Senin, 08 April 2013 sampai aadanya keputusan Pimpinan Eksekutif bersama dengan DPRD Kabupaten Samosir. Setelah itu peserta aksi kemudian berangkat menuju Kantor Polres Samosir untuk menyerahkan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Samosir kepada Kapolres agar pihak keamanan untuk menyikapi penghentian operasional PT GDS agar sesuai dengan isi surat tesebut.***