Ketika Moncong Senjata Menjadi Cara Penyelesaian Konflik Agraria

Oleh Delima Silalahi

Puluhan ibu pun berlari ke jalan yang akan dilintasi oleh truk polisi yang akan membawa warga yang ditangkap tersebut. Selang beberapa menit, dari kejauhan, terdengar serene dari sebuah mobil patroli polisi dan satu truk brimob yang melaju kencang. Sepuluhan ibu yang sudah berada di lokasi tersebut pun langsung menghadang jalan. Namun upaya tersebut tidak berhasil, seorang polisi berkaos hitam yang berada di truk melepaskan tembakan. Rombongan itu pun melaju dengan sangat cepat. Teriakan dan jerit tangis para ibu pun terdengar. “Kami bukan penjahat, kami hanya mempertahankan tanah kami, hidup kami, mengapa harus ditangkapi?”, jerit seorang ibu sembari berurai air mata.Jadi, jika peristiwa ini terjadi, haruskah selalu rakyat yang disalahkan? Siapakah yang abai sehingga peristiwa-peristiwa ini selalu terjadi? Ketidakmampuan pemerintah mengatasi konflik, dan arogansi kepolisian yang tidak bisa melakukan pendekatan yang persuasif harus selalu mengorbankan rakyat yang berjuang mempertahankan tanah dan hidupnya. Sikap pemerintah ini jualah yang membuat perusahaan selalu merasa di atas angin.*** 

Lonceng gereja siang itu, Senin, 25 Peberuari 2013, sekitar pukul dua lebih, terdengar asing di telinga. Puluhan ibu dan bapak yang sedang ada di Desa Pandumaan dan Sipituhuta, langsung berlarian ke gereja. “Ada yang ditangkap...ada yang ditangkap”, ujar seorang Bapak.  “Mereka sudah dibawa mobil Brimob ke arah Dolok Sanggul”, katanya lagi. Bunyi lonceng gereja kembali terdengar dari berbagai penjuru kedua desa itu.

Spontan semua warga yang sudah berkumpul berlari ke arah Simpang Marade, Sipituhuta. Jalan ini merupakan satu-satunya jalan dari arah Pollung menuju Dolok Sanggul. “Kita harus cegat mereka di sana”,  ajak seorang ibu.

Warga mulai berdatangan, semua berkumpul di sana,  belum ada informasi berapa orang yang ditangkap polisi dari hutan kemenyan (tombak haminjon). Sejak pagi, sekitar 300 warga berangkat ke tombak¸ untuk melakukan penjagaan terhadap tombak haminjon  mereka yang sejak tahun 2009 dirampas oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan pulp raksasa yang sudah lama menjadi monster yang menakutkan bagi petani dan  masyarakat adat di kawasan Tapanuli.

Dari informasi yang diperoleh, ketika masuk ke tombak,  mereka menemukan 20 orang pekerja TPL melakukan penebangan dan penanaman di lokasi tersebut. Ke-20 pekerja itu pun di kumpulkan dan ditanyai oleh warga. Mereka diminta untuk tidak lagi mau bekerja di sana, karena tanah tersebut masih dalam  permasalahan. Dari pekerja tersebut mereka mengaku merupakan pekerja dari CV Roland, milik marga Sitinjak dari Hutagalung. Tidak beberapa lama, mereka pun melepaskan ke-20 pekerja tersebut, lima orang di antaranya adalah perempuan. 

Warga sangat marah melihat pihak TPL yang sangat arogan dan selalu bersembunyi dibalik senjata polisi dan pemerintah. Sebuah truk pengangkut pupuk dan bibit pun dibakar massa. Setelah itu warga membubarkan diri dan berencana pulang ke desa. Namun tanpa diduga, puluhan polisi langsung mengejar mereka, suara tembakan pun membuat warga kucar-kacir. Ternyata sejak awal pihak kepolisian sudah berada di lokasi, dan di bagian lain tombak  tersebut, polisi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa warga. Yang kemudian diketahui, bahwa mereka ditangkap usai makan siang, karena sudah lelah 3-4 jam berjalan kaki dari desa.

Informasi penangkapan inilah yang membuat warga berkumpul, sanak saudara mereka yang berangkat sejak pagi ke tombak belum pulang. Diperoleh juga informasi bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyisiran di tombak. Informasi ini semakin membuat keadaan mencekam, karena masih banyak anggota keluarga yang belum kembali ke desa. Bahkan dari beberapa warga yang sudah sampai di desa, diketahui berkali-kali terdengar tembakan di tombak.  Akibatnya, di Simpang Marade warga melakukan pencarian terhadap mobil-mobil yang lewat, berjaga-jaga siapa tahu ada anggota keluarga mereka yang diculik polisi. Namun pencarian tersebut dilakukan dengan baik, tidak seperti yang diberitakan pihak kepolisian.  Khusus untuk truk pengangkut kayu TPL, warga menyuruh mereka untuk kembali, tanpa melakukan pengrusakan sedikit pun.

Sekitar pukul empat sore, saya dan lima warga berangkat ke Mapolres Humbang Hasundutan, untuk mencari informasi siapa dan berapa orang yang ditangkap. Karena alasan sedang diperiksa, dengan arogan pihak kepolisian tidak mengijinkan kami bertemu warga yang ditangkap. Namun kami meminta nama-nama yang ditangkap tersebut, yang ternyata berjumlah 16 orang. Kami pun kembali ke Simpang Marade bergabung kembali bersama warga yang semakin banyak. Tuntutan warga agar ke-16 warga yang ditangkap segera dikembalikan terus diteriakkan. “Kami bukan penjahat, lepaskan suami dan anak  kami”, teriak para ibu. Pendeta Haposan Sinambela, Op. Pebri Lumban Gaol dan orang tua lainnya terus berusaha menenangkan warga agar tidak melakukan tindakan kekerasan.

Menjelang pukul sembilan malam,  saya, Edison Lumban Gaol, Kepala Desa dan lima warga lainnya berangkat kembali ke Mapolres untuk melihat kondisi ke -16 warga. Kami pun diperbolehkan bertemu mereka. Sebagian sedang menjalani pemeriksaan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan polisi, selalu menanyakan keterlibatan Pendeta Haposan Sinambela. Pemeriksaan dilakukan sampai Selasa, dini hari. Pemeriksaan panjang itu seringkali diselingi tawa para pemeriksa yang melecehkan dan menyakitkan telinga. Di sisi lain, saya melihat sekitar lima truk Brimob dan beberapa mobil patroli sedang siap-siap berangkat ke desa. Kami pun langsung mengabarkan ke teman-teman, agar tetap waspada. Tidak lama berselang, Trisna Harahap yang mendampingi warga mengabarkan bahwa masyarakat dikepung polisi dari dua arah. Dari arah Pollung dan dari arah Dolok Sanggul. Pendeta Haposan Sinambela pun sudah ditangkap saat berdialog dengan polisi. Lewat telepon saya mendengar teriakan-teriakan polisi dan jerit para ibu. Kami pun memutuskan untuk segera kembali ke desa.

Dingin-mencekam, begitulah suasana yang kurasakan, Selasa dini hari , 26 Pebruari 2013 ketika tiba kembali di Simpang Marade. Sempat terdiam, tertegun melihat puluhan mobil polisi parkir di tepi jalan. Dua puluhan berpakaian polisi terlihat berjaga dan berbincang di sana. Ada aparat pemerintah kecamatan setempat yang juga duduk bersama para polisi yang sedang berjaga.

Di tepi jalan kecil menuju desa, di depan halaman rumah-rumah warga yang ada di Dusun Marade, puluhan sepeda motor berjatuhan tak beraturan dan beberapa rusak berat. Sendal dan sepatu juga berserakan, menandakan kekacauan baru saja terjadi di sana, sehingga pemiliknya meninggalkannya secara paksa. Mencoba tenang, aku bertanya pada seorang polisi yang ada di sana,”Kemana semua warga, pak?” “Sudah dihalau”, jawabnya datar.  “Bukankah kata meng-halau lebih pantas untuk ternak, pak?”, saya balik bertanya padanya. Dia hanya diam tanpa ekspresi.  Trisna Harahap menjelaskan tragedi pengepungan warga, Trisna Harahap dengan kameranya pun sempat ditangkap namun dilepaskan kembali.  Kunci mobil kami pun ditahan polisi.

Sementara saya, Trisna Harahap dan saya berada di Simpang Marade, beberapa ibu yang ada di dalam menginformasikan supaya kami tidak masuk ke desa, karena polisi/brimob terus melakukan pengejaran. Bahkan berkali-kali terdengar tembakan. Para ibu dan anak-anak terdengar menangis. “Cengeng, anjing kalian”, terdengar jelas teriakan polisi lewat telepon.

Hampir empat jam mencekam, akhirnya lima truk polisi pun keluar dari desa. Lengkap dengan senjata laras panjang, mereka pun turun ke Simpang marade. Wajah mereka tidak jelas terlihat, karena dicat dengan warna putih. Sungguh suasana, subuh itu seperti berada di suasana perang. Menjelang pukul empat pagi, rombongan polisi/brimob itu pun meninggalkan tempat. Beberapa warga kembali berdatangan untuk mengambil sepeda motor mereka yang berjatuhan.

Paska penyisiran dan pengepungan desa Pandumaan dan Sipituhuta tersebut, beberapa warga kehilangan anggota keluarga, beberapa rumah juga digeledah bahkan dibongkar. Jendela rumah James Sinambela, dan pintu samping rumahnya dibongkar paksa polisi. Rumah di acak-acak, dan lemari pakaian di bongkar paksa. Cincin emas seberat 15 gram milik James dicuri.

Hal yang sama dilakukan di rumah Ama Friska, bapak yang kakinya cacat ini berkali-kali mengatakan kakinya cacat, namun polisi menendang kepalanya dan menginjak-injak kakinya. Penganiayaan yang dialminya pun terjadi saat bersama anak-anaknya di kamar tidur. Bahkan Ibu Hutasoit, dengan berurai air mata menunjukkan memar di lengan dan dada atasnya akibat pukulan popor senjata brimob saat berusaha menyelamatkan suaminya, Jhonson Pandiangan.

Setelah mentari menyinari Pandumaan dan Sipituhuta pagi itu, sisa-sisa kekacauan pun terlihat nyata di depan mata. Anak-anak dan ibu-ibu berkumpul, trauma dan ketakutan masih tergambar di wajah mereka. Beberapa peluru ditemukan warga, menandakan bahwa peperangan baru terjadi. Peperangan antara polisi yang bersenjata dengan warga masyarakat yang tak memiliki senjata. Peperangan antara polisi yang harusnya melindungi warga negaranya.

Peristiwa ini bukan yang pertama, dan kekerasan bukanlah cara yang diinginkan dan dipilih warga Pandumaan dan Sipituhuta. Berawal dari tindakan perampasan tanah yang dilakukan PT TPL terhadap tanah adat Pandumaan dan Sipituhuta.  Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh warga Pandumaan-Sipituhuta untuk mempertahankan tanah adat mereka tersebut. Sejak 2009, saat TPL akan memulai aktifitas di tombak  mereka, masyarakat adat yang ada di sana sudah melakukan perlawanan. Bentrokan pun sudah sering terjadi. Hal ini juga sudah berkali-kali diadukan kepada pemerintah kabupaten sampai pada kementerian kehutanan. Paska bentrok yang terjadi 2009 lalu, Komnas HAM sudah turun ke desa ini, dan telah memberikan rekomendasi agar PT TPL menghentikan sementara kegiatan di lokasi yang sedang dipermasalahkan tersebut. Pemkab dan DPRD Humbahas juga sudah menyurati TPL untuk berhenti sementara. Namun semua upaya itu sampai saat ini tidak membuahkan hasil.

Perusahaan ini terus melakukan aktifitas di lokasi yang bermasalah tersebut. Bahkan operasional mereka, selalu dikawal oleh Brimob/polisi lengkap dengan senjata laras panjang. Kondisi ini tentu sangat mengecewakan warga. Hampir lima tahun perjuangan ini, namun pihak pemerintah dan kepolisian selalu menunjukkan keberpihakannya kepada perusahaan tersebut. Setiap kali ada bentrok di lokasi, polisi langsung melakukan teror dan penangkapan terhadap warga. Tetapi berkali-kali warga mengadu kepada polisi, selalu diacuhkan dan disuruh bersabar dan tidak anarkis. Polisi tak pernah mengambil tindakan yang tegas.

Peristiwa Senin mencekam ini pun terjadi bukan tanpa sebab, 23 Januari 2013 yang lalu, masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta sudah mengadu ke Polres Humbang Hasundutan, perihal penebangan dan penanaman eukaliptus yang kembali dilakukan pihak perusahaan di lokasi bermasalah. Pihak kepolisian memang sudah memfasilitasi pertemuan, dan pada saat itu PT TPL meminta agar mereka diberikan kesempatan untuk mengambil eukaliptus yang sudah sempat ditebang. Utusan masyarakat mengatakan akan membicarakannya dulu dengan masyarakat desa. Hasil dari rapat dua desa, mereka meminta agar TPL membuat permohonan tersebut secara tertulis. Namun sampai kejadian mencekam tersebut, pihak perusahaan tidak membuat surat tersebut, malah sebaliknya, mereka terus melakukan penebangan dan penanaman.

 

-->