Setelah 30 Tahun Diperdaya


Aksi warga Lumban Sitorus di Pintu Gerbang PT. TPL Desa Sosorladang Kecamatan Parmaksian, dok.ksppm. 26 Maret 2015“BAGAIMANA syarat-syarat yang harus kami penuhi agar kami bisa didampingi KSPPM, apakah kami harus mengajukan surat permohonan atau pendaftaran?” tanya mereka mengawali pembicaraan di KSPPM, 24 Pebruari 2015. Mereka adalah utusan warga yang berasal dari Desa Lumban Sitorus, salah satu desa di Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Tobasa yang saat ini sedang berjuang menuntut pengembalian tanah adat mereka yang sudah 30-an tahun dipakai PT Toba Pulp Lestari (TPL).

 

Ada sesuatu yang berkecamuk dalam dada mendengar penuturan kelima belas bapak ini. Di mana warga Lumban Sitorus sejak tahun 1986 sudah melakukan berbagai upaya untuk penyelesaian kasus tanah adat mereka. Namun hingga kini, berbagai upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Kepada mereka saya jelaskan bahwa untuk didampingi KSPPM tidak memerlukan syarat-syarat dan pendaftaran. Bukankah sebelum bapak-bapak hadir di sini, kami (KSPPM) sudah hadir di kampung untuk mendampingi warga? Mereka membenarkan, namun menurut mereka akan lebih baik kalau mereka secara resmi menyampaikan hal ini ke KSPPM bahwa warga Lumban Sitorus merupakan dampingan KSPPM.

 

Setelah menjelaskan panjang lebar tentang KSPPM dan bagaimana KSPPM melakukan pendampingan atau kerja-kerja advokasi di tengah masyarakat yang menjadi “korban” ketidakadilan, kebijakan pembangunan, kehadiran berbagai industri, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Maka merekapun mulai bertutur tentang persoalan yang mereka hadapi:

 

Pada tahun 1984, seorang putra daerah bermarga Sitorus (dulu tinggal di Batam dan saat ini tinggal di Jakarta), menemui beberapa tokoh (masyarakat/adat) di Lumban Sitorus. Kepada tokoh-tokoh ini, Sitorus menjelaskan bahwa akan datang pengusaha yang akan mendirikan perusahaan raksasa di desa ini. Pengusaha itu seorang Cina yang kaya raya di Jakarta, dan sangat berkeinginan menjadi marga Sitorus. Pengusaha ini sedang membutuhkan tanah untuk mendirikan pabrik kertas di Toba. Bagaimana kalau tanah yang ada di sini saja kita berikan, ketimbang tanah tersebut hanya dijadikan tempat penggembalaan ternak.--Tanah yang dimaksud Sitorus ini adalah tanah adat yang bernama Silosung dan Jior Sisadasada seluas 131 ha. Dulunya tanah adat ini merupakan 'panjampalan' (tempat penggembalaan ternak). Namun ketika masa pendudukan Jepang, masyarakat yang semula menanam padi di kampung (desa) semakin terdesak, karena Jepang mengambil paksa hasil padi, hingga akhirnya warga mengelola areal Silosung dan Jior Sisadasada menjadi perladangan. Mereka menanam ubi dan jagung di lahan ini untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Areal tanah adat Silosung luasnya sekitar 79 ha, merupakan tanah adat milik 5 desa, termasuk masyarakat Desa Lumban Sitorus (6 ha). Sementara areal Jior Sisadasada seluas 52 ha, merupakan tanah adat milik masyarakat Lumban Sitorus.

 

Kan kalau ada perusahaan raksasa di sini, akan membawa kemajuan bagi desa ini. Perusahaan ini akan menampung ribuan tenaga kerja, nanti warga di sini akan diprioritaskan bekerja di perusahaan tersebut, bahkan yang bertugas untuk menerima tenaga kerja pun nanti kalian juga. Di desa ini juga nanti perusahaan akan membangun gedung sekolah. Demikian cara Sitorus ini merayu dan membujuk tokoh-tokoh tersebut.


Bujuk rayu Sitorus ini pun cukup manjur. Nanti, tanah kita tidak perlu kita daftarkan kepada Tim yang dibentuk pemerintah. Saya saja yang langsung melakukan transaksi kepada pengusaha tersebut, kata Sitorus ini. Tokoh adat ini pun semakin percaya. Apalagi yang menyampaikan hal itu adalah seseorang yang mereka anggap keluarga dan sudah berhasil di perantauan. Karena selama ini, setiap pulang kampung, Sitorus ini selalu baik dan memberikan sumbangan, membayar minuman dan rokok warga ketika di lapo (warung). Tidak mungkin keluarga sendiri menipu kami dan bermaksud tidak baik untuk kampung halamannya, sebab masyarakat yang ada di kampung ini adalah keluarganya juga. Begitulah cara berpikir para orang tua tersebut pada waktu itu.


Waktu itu, Sitorus juga mengatakan bahwa khusus untuk tanah milik masyarakat Lumban Sitorus akan mendapat bayaran yang berbeda (lebih mahal) dari tanah-tanah milik masyarakat desa lainnya. Waktu itu, para tokoh ini, atas anjuran Sitorus, tidak boleh terlalu kasak-kusuk. Mereka diam saja menunggu dan sabar sesuai anjuran dan janji-janji Sitorus.


Maka mulailah warga beberapa desa kasak-kusuk mendengar khabar yang dibawa Sitorus. Berharap bahwa kehadiran perusahaan dimaksud akan membawa kemajuan bagi mereka. Proses demi proses pun berlangsung. Masyarakat mulai sibuk mengikuti perintah tim yang dibentuk pemerintah untuk membuat patok (tanda batas tanah) hingga terjadi pengukuran batas-batas tanah warga.

 

Pada 9 Maret 1985, oleh Camat mengadakan pertemuan sebagai sosialisasi kepada masyarakat lima desa, yakni: Pangombusan, Lumban Sitorus, Banjar Ganjang, Tangga Batu I, dan Siantar Utara. Menurut saksi hidup, saat itu warga yang hadir menandatangani daftar hadir dan pertemuan ini hanya untuk menanyakan kesediaan warga apakah nantinya akan menerima kehadiran perusahaan (IIU).---Tetapi belakangan, dokumen yang beredar atau diperoleh masyarakat justru menyatakan bahwa pada pertemuan ini disetujui penyerahan tanah Silosung dengan luas 131 Ha kepada PT Inti Indorayon Utama. Dan menurut warga Lumban Sitorus, tidak ada dari warga Lumban Sitorus yang hadir pada pertemuan ini.

 

Setelah pertemuan itu, mulai beredar informasi bahwa sudah dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada warga. Merasa tidak menerima ganti rugi, di antara warga mulai timbul saling curiga. Informasi yang beredar selanjutnya adalah bahwa warga dari empat desa sudah mendapat ganti rugi. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya bagi warga Lumban Sitorus, kenapa kami belum menerima ganti rugi? Namun waktu itu para orang tua kami masih bersabar menunggu janji Sitorus.

 

Menunggu janji tidak kunjung tiba, warga semakin curiga. Masyarakat Lumban Sitorus pun mengutus beberapa warga untuk mempertanyakan hal ini ke kantor RGM (Raja Garuda Mas) di Medan. Waktu itu, utusan warga ini diterima Direktur Utama PT IIU, yakni Hakim Harianto. Direktur PT IIU ini mengatakan agar masyarakat bersabar menunggu realisasi pembayaran tersebut.

 

Selanjutnya, pada 11 Februari 1986, pihak PT IIU (Hakim Harianto) memanggil masyarakat agar hadir di kantor RGM. Waktu itu, Hakim Harianto meminta agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tak lupa, dia juga menyinggung tentang uang transport yang diberikan pihaknya kepada perwakilan warga yang datang sebelumnya. Mendengar hal ini, kecurigaan di antara warga pun semakin meningkat. Warga saling tuduh bahwa di antara mereka sudah ada yang menerima uang dari IIU/TPL.

 

Berlarut-larut dengan situasi yang tidak jelas ini, warga Lumban Sitorus pun menyampaikan keberatan dan pengaduan ke Bupati dan ke berbagai pihak yang menurut mereka terlibat dalam proses ini. Namun upaya ini tidak mendapat tanggapan. Sehingga pada 29 September 1986, masyarakat sepakat melakukan aksi penutupan jalan dengan membawa kawat duri. Namun setibanya di lokasi, masyarakat disergap anggota Kodim 0210 berpakaian lengkap dengan senjata masing-masing yang dikomandoi langsung oleh Komandan Kodim 0210, yaitu Letkol Dato Adolf Lombogia. Waktu itu, kunci mobil diambil dan masyarakat disuruh duduk di aspal. Setelah terjadi dialog, masyarakat disuruh masuk dalam satu ruangan pos jaga yang berada di tempat itu. Lalu Komandan Kodim 0210 mencoba mendinginkan suasana dan memberikan selembar kertas (tulis tangan) yang isinya: bahwa Komandan Kodim 0210 bersedia memediasi penyelesaian masalah ini.

 

Di tahun itu juga, 10 warga pernah ditangkap pihak kepolisian karena melakukan aksi protes kepada IIU/TPL. Warga diintimidasi, yang apabila tidak bersedia menyerahkan tanah adat tersebut, maka warga dituduh PKI dan menghalangi pembangunan.

 

Sejak saat itu (1986), warga terus menerus melakukan berbagai upaya, antara lain: menyurati Gubernur dan Bupati, menghadiri undangan Kodim 0210 untuk dimintai keterangan, mengadu ke Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, mengadu ke BPN Pusat, menghadiri undangan Camat, mengadu ke DPRD, dan lainnya. Tetapi hingga saat ini, pengaduan warga tidak pernah ditanggapi. Demikian halnya dengan pertemuan-pertemuan yang dihadiri warga, tidak pernah ada titik temu antara warga dengan pihak IIU/TPL. Dalam hal ini, pihak IIU/TPL selalu ngotot mengatakan bahwa pihaknya menduduki tanah secara sah melalui ganti rugi dan sudah memiliki sertifikat.

 

Pernah juga, April 2003, warga diundang Manajer IIU/TPL ke rumah dinasnya. Waktu itu, 6 orang dari warga memenuhi undangan tersebut. Tetapi kemudian, manajer IIU/TPL ini mengatakan untuk bertemu di Tarutung (Tapanuli Utara) saja. Tanpa curiga, warga pun memenuhinya. Setiba di Tarutung, ternyata utusan warga ini disuguhi uang sebesar lima juta rupiah, yang menurut pihak IIU/TPL sebagai bentuk realisasi. Utusan warga ini pun menolaknya.”

 

Kini, setelah 30-an tahun diperdaya, warga Lumban Sitorus (173 KK/636 jiwa), bertekad untuk menuntut PENGEMBALIAN TANAH ADAT mereka. Mereka merupakan turunan dari Guru Datu Sumalanggak yang tinggal di Lumban Sitorus, merupakan bagian dari satu bius yakni Bius Gu, termasuk di dalamnya Pangombusan, Banjar Ganjang, Lumban Manurung, Lumban Sirait, Jonggi Manulus, Dolok Nauli, dan Galagala Pakkailan. Tuntutan warga Lumban Sitorus tidak lagi sebatas menuntut pemenuhan janji-janji pihak IIU/TPL, yang dulunya berjanji akan memberikan ganti rugi dengan harga yang tinggi, akan membangun gedung sekolah, dan akan mempekerjakan warga Lumban Sitorus di IIU/TPL (hingga saat ini, janji-janji ini tidak pernah dipenuhi pihak IIU/TPL).

 

Atas tekad ini, sejak awal 2015, warga Lumban Sitorus pun kembali melakukan aksi-aksi protes ke pihak TPL. Hampir setiap minggu mereka menggelar aksi di jalan pintu masuk ke pabrik TPL. Meski karena aksi-aksi ini, beberapa warga yang bekerja di TPL mulai terancam di PHK, dan yang bermitra (kontraktor) dengan TPL terancam tidak dilanjutkan kontrak. Dan baru-baru ini, empat warga Lumban Sitorus dipanggil pihak kepolisian resort Tobasa untuk dimintai keterangan atas pengaduan pihak TPL. Rupanya, tiga “orang penting” di TPL merasa terhina atas bunyi (isi) spanduk yang digelar warga pada saat aksi.

 

Dan pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD Kabupaten Tobasa, 1 April2015, warga Lumban Sitorus menegaskan bahwa segala klaim dari pihak IIU/TPL yang menyatakan sudah membayar ganti rugi atas tanah adat mereka, adalah tidak benar dan tidak sah. Hal ini berdasarkan bukti-bukti yang warga miliki dan berdasarkan pengakuan saksi hidup. Sebab mereka sebagai masyarakat adat Lumban Sitorus tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun untuk mewakili mereka menyerahkan tanah adat tersebut kepada pihak IIU/TPL atau kepada pihak mana pun. Sebagai tanah adat yang dimiliki secara comunal (bersama), maka sudah seharusnya penyerahan tanah adat tersebut harus melalui kesepakatan dan persetujuan semua masyarakat adat Lumban Sitorus. Dalam hal ini pihak IIU/TPL yang mengklaim sudah memberikan piso-piso, ganti-rugi, uang perongkosan/transport, dan tulak sakkul kepada hanya beberapa orang, adalah tidak sah. Hal ini merupakan tindakan manipulasi adat (hukum adat). Sebab dalam hal ini, pihak IIU/TPL bukan merupakan bagian dari masyarakat adat Lumban Sitorus, sehingga adalah tidak tepat menggunakan mekanisme adat dalam proses peralihan tanah adat tersebut.

 

Semoga perjuangan warga Lumban Sitorus berhasil. ***

 

Parapat,16 April 2015

Suryati Simanjuntak

-->